Quo Vadis PDIP: Tantangan bagi Jokowi?

Dalam rakernas PDIP yang berlangsung dari 19-21 September 2014 di Semarang (Jawa Tengah), satu keputusan yang paling penting adalah perubahan sikap politik PDIP dari partai oposisi (di luar pemerintahan) menjadi partai pemerintah setelah dilantiknya kader PDIP terbaik,  Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 tanggal 20 Oktober mendatang.

Selain itu, ada beberapa hal yang menarik untuk diamati. Pertama, seluruh DPD mendukung usulan Jokowi agar Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDIP sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2015-2020. Suatu usulan yang mudah dipahami untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK sekaligus mempersiapkan transisi kepemimpinan PDIP dimana Megawati telah menjabat posisi Ketua Umum sejak 1999, bahkan sejak tahun 1993 sewaktu partai ini masih bernama PDI dalam masa orde baru.

Namun, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa PDIP hanya dapat dipimpin oleh keturunan Bung Karno. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam baliho atau poster di Rakernas PDIP, hanya ada gambar Bung Karno, Megawati, dan Puan Maharani. Tak nampak gambar Jokowi sekalipun di sana. Namun, hal ini menyebabkan komentar kurang simpatik dari banyak pembaca kompas.com. Intinya mereka mengatakan bahwa kemampuan Puan harus diuji dahulu sebelum memegang posisi Ketua Umum Partai. Bahkan beberapa dari pembaca menyebut Tjahjo sebagai penjilat nomer satu, sebagai calon kuat Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) di kabinet Jokowi mendatang. Kita juga dapat melihat bagaimana dinamika internal PDIP sewaktu Pilpres kemarin antara simpatisan Jokowi dan simpatisan Puan, termasuk saat menentukan calon wakil presiden sebelum akhirnya Megawati lebih memilih Jusuf Kalla daripada putrinya sendiri.

Lalu menjelang pelantikan anggota DPR masa bakti 2014-2019, KPK menghimbau anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka (termasuk Jero Wacik anggota DPR terpilih dari partai demokrat) ditunda pelantikannya, sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu petinggi PDIP, Trimediya Panjaitan mengatakan bahwa PDIP tidak setuju untuk menunda pelantikan kedua kadernya yang menjadi tersangka (Idham Samawi dan Herdian Koosnadi). Padahal jika Jokowi ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, seharusnya PDIP dapat memberi contoh untuk tidak ada kompromi terhadap kader mereka yang menjadi tersangka, tidak perlu menunggu menjadi terpidana baru dapat diberhentikan. Masyarakat akan menunggu sikap tegas Jokowi untuk memberhentikan menteri yang menjadi tersangka korupsi, sebagaimana yang dilakukan SBY selama ini. Apakah PDIP akan sependapat? Ataukah Jokowi masih harus menunggu restu ketua umum PDIP untuk memecatnya?

Lalu, mantan menteri di kabinet Megawati, Rokhmin Dahuri yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi Menteri Maritim jika ditunjuk Jokowi untuk melanjutkan pekerjaan rumah (PR) yang belum rampung di masa Megawati. Masyarakat tahu bahwa Rokhmin adalah mantan terpidana kasus korupsi yang telah divonis pengadilan, namun Rokhmin tidak mempunyai rasa malu. Padahal pengadilan tipikor saat ini gencar memberikan hukuman berat termasuk mencabut hak politik terpidana korupsi sebagaimana yang dijatuhkan kepada politisi PKS, Lutfi Hasan Ishaq.

Jika Jokowi ingin berhasil mewujudkan pemerintahan bersih, berorientasi untuk kesejahteraan rakyat, dan memberantas banyak mafia (pertanian, minyak, PU, dsb) maka sikap tegas itu haruslah dimulai dari PDIP sebagai partai pengusung utama. Kepentingan internal partai harus ditempatkan dibawah kepentingan bangsa dan negara, sekalipun Jokowi adalah kader PDIP. Sebab Jokowi telah menjadi Presiden, yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia sekarang. Seluruh rakyat sungguh berharap demi terwujudnya Indonesia Hebat.