Gas Melon Langka! Kualitas Pangan dan Ekonomi Rakyat di Ujung Tanduk

Bogor, 14 Januari 2025. Kelangkaan tabung gas 3 kilogram yang sering disebut sebagai "gas melon" telah memengaruhi kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Sebagai bahan bakar utama untuk memasak, gas 3KG menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang, terutama yang bergantung pada subsidi pemerintah. Ketika pasokan gas ini langka atau harganya melonjak, masyarakat terpaksa mencari alternatif seperti kayu bakar atau kompor listrik, yang tidak selalu praktis dan ekonomis. Akibatnya, proses memasak menjadi terganggu, sehingga memengaruhi hasil akhir makanan. Beberapa makanan yang memerlukan pengolahan dengan suhu tertentu bisa kehilangan kualitasnya, baik dari segi rasa maupun kandungan gizinya, yang akhirnya berdampak pada pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

            Tak hanya itu, pelaku usaha mikro seperti pedagang makanan juga merasakan dampaknya. Biaya produksi yang meningkat akibat sulitnya mendapatkan gas subsidi ini membuat mereka harus menaikkan harga jual atau bahkan mengurangi porsi dan kualitas makanan yang dijual. Hal ini dapat memengaruhi daya beli konsumen dan menurunkan kepuasan pelanggan. Kelangkaan gas 3KG menjadi isu yang tidak hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah strategis, seperti menambah pasokan gas subsidi dan memperketat pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Keberlanjutan dan keseimbangan ketersediaan bahan bakar ini penting untuk menjamin kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

            Budimansyah Nasution Presiden Pangan Publik Indonesia menyesalkan akan konsistensi kebijakan pemerintah dalam meringankan beban rakyatnya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, dibalik ditundanya penerapan PPN 12 persen, termasuk hanya diterapkan bagi produk barang mewah, juga ada  kebijakan dinaikkan subsidi LPG 3kg tapi dimasyarakat pada pertengahan Januari 2025 ini mengalami kelangkaan. Pak Presiden Pangan Publik pun bertanya tanya alasan sulitnya distribusi gas bersubsidi ini ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang memperhatinkan, ditambah mendapatkan info akan tidak ada distribusi LPG 3kg pada 10 hari terakhir bulan januari 2025. Pangan Publik Indonesia berencana bertemu Menteri ESDM, Ketua Komisi VII DPR RI untuk konfirmasi sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan pemerintah, supaya mengevaluasi dan mempertimbangkan alur kemudahan distribusi LPG 3kg bersubsidi, karena pengaruhnya akan kualitas produk pangan masyarakat.