Analisis Pangan Publik : Masuki Tahun 2025, PPN 12 Persen dan Ketahanan Pangan Bergizi

Bogor, 1 Januari 2025. Budimansyah Nasution Presiden Pangan Publik Indonesia mengamati kenaikan APBN Ketahanan Pangan 2025 sebesar Rp. 144,6 Trilliun dari tahun sebelumnya hanya Rp. 114,3 Trilliun. Menurutnya, diketahui umum fokus utama anggaran ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian pangan, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan produk pangan, memperbaiki rantai distribusi hasil produk pertanian pangan, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Uraian belanja negara ini terbagi kedalam lima sub kantong, seperti Pertama pada pra produksi untuk penyediaan bantuan alat / teknologi, subsidi pupuk, bantuan benih, KUR pertanian dan subsidi resi gudang. Kedua pada Produksi untuk pengembangan program food estate, pengembangan kawasan padi, kawasan jagung, pembangunan unit bendungan, jaringan irigasi, pembangunan lahan pertanian produktif dan asuransi pertanian. Ketiga pada Distribusi untuk pembangunan pelabuhan logistik, pembangunan jalan daerah, akses jalan tol, akses kereta api, pembangunan cold storage, dan subsidi jalan usaha tani. Keempat pada  Pemasaran untuk penguatan cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan beserta harga produk pangan, gerakan pangan murah, revitalisasi pasar rakyat dan keseimbangan KUR untuk UMKM pangan. Serta terakhir yang kelima pada Konsumen dengan mendukung program makan bergizi gratis, kartu sembako dan pemberian makanan tambahan bagi balita beresiko stunting.

            Dari uraian pemanfaatan APBN Ketahanan Pangan 2025, Presiden Pangan Publik Indonesia mengaspresiasi tawaran rencana program realisasinya, nominal rupiah yang digunakan, serta menyarankan kepada pemerintah perlunya ditambahkan perhatian, pengawasan dan tindakan dalam mitigasi dampak total kenaikan belanja negara ini dengan stabilitas ekonomi dalam negeri dan stabilitas politik (trust issue), baik itu terjadinya kebijakan PPN 12% yang mengenai berbagai produk konsumsi masyarakat khususnya menengah kebawah, kenaikan PPh, walaupun sebagian solusi alternatif dihadirkan dalam bentuk bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Maka proses keberlanjutannya selain dampak penyerapan pemasukan untuk belanja negara yang muncul signifikan, Presiden Pangan Publik Indonesia menekankan pengawasan berlapis realisasi program pemerintah supaya tepat guna, sesuai target sasaran dan tertib berintegritas dalam standar operasional prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

            Sebagai penutup, Pangan Publik Indonesia menjadi organisasi komunitas masyarakat pemuda yang terhimpun awalnya studi teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, ilmu gizi, keperawatan yang kemudian dari berbagai latar belakang pendidikan, perguruan tinggi dan daerah, memiliki cita -- cita bersama dalam berkontribusi mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Organisasi ini masih tergolong muda, karena didirikan pada 29 November 2019 di Bogor oleh  mahasiswa dengan studi ilmu yang ditekuninya yaitu Teknologi Pangan. Namun berkembang seiring berjalannya waktu, bahwa perjalanan dalam mewujudkan Indonesia berketahanan pangan, Indonesia berkedaulatan pangan, bahkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia itu bukanlah hasil dari komitmen pemuda dalam rumpun ilmu pangan dan pertanian, melainkan dari berbagai lintas ilmu pendidikan, maupun keahlian yang dimiliki setiap individu pemuda untuk bersama mencapai hasil yang diimpikan bagi Indonesia yang terbaik.