Pangan Publik Indonesia Desak Aksi Nyata Atasi Kritis Pangan dan Gizi !

Sabtu, 21 desember 2024. Mengingat awal tahun 2024 organisasi Pangan Publik Indonesia menjadi narasumber pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah), bersama tema berbeda yang disampaikan Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si (Guru Besar Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB) dan Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si. (Guru Besar Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Usahid Jakarta). Organisasi Pangan Publik Indonesia melalui karya tulis ilmiahnya berbentuk makalah menyajikan pembahasan yang disusun dengan judul 'Perkembangan, Analisis Ketersediaan Pangan Bergizi dan Pembangunan Pangan Sehat bagi masyarakat sesuai potensi daerah'. Presentasi, penjelasan makalah Pangan Publik Indonesia ini dibawakan langsung oleh penanggungjawab umum organisasi Budimansyah Nasution, S.TP dihadapan Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI (01/02/2024). Organisasi Pangan Publik Indonesia melalui makalah mengurai beberapa pembahasan pembukanya diantaranya 1.) analisis perkembangan dengan meninjau perkembangan pertanian, ekonomi, teknologi, serta tren pertumbuhan penduduk. 2.) analisis ketersediaan gizi dengan evaluasi status gizi masyarakat, serta penilaian ketersediaan pangan bergizi. 3.) analisis pangan sehat sesuai daerah dengan pemetaan potensi komitmen produksi daerah dan strategi kepastian pembangunan pangan sehat. Yang selanjutnya menjadi pengingat bersama catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan tujuan pembangunan berkelanjutan tentang Indonesia akan memberantas kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif  hingga tahun 2030.

            Budimansyah Nasution menganalisis melalui data yang disajikan dalam makalahnya, perkembangan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan bersama olahannya saat ini mengalami penurunan, yang dilanjut berdampak terhadap pertumbuhan PDB mengalami perlambatan dan neraca perdagangan negatif setiap tahunnya. Menurutnya, permasalahan ini akibat dipengaruhi oleh faktor kualitas produksi dan stabilitas harga. Faktor produksi menjadi salah satu bagian problematika yang masih bisa dalam kendali pemerintah. Sedangkan faktor harga sangat berkaitan dengan faktor eksternal, yang seharusnya pun mampu  dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan keseimbangan diwilayah kenegaraan. Sambungnya, dalam analisis perihal status gizi masyarakat, perlu ditinjau ataupun bahkan ditegur  penanggungjawab akan status ketersediaan pangan dan keterjangkauannya, kondisi ekonomi masyarakat, kualitas pendidikan, kondisi kesehatan umum, akses layanan kesehatan, praktik gizi dan pola makan, air bersih dan sanitasi, penerapan keamanan pangan, pelestarian budaya dan tradisi, serta akses terhadap sumberdaya.

            Budimansyah Nasution Presiden Pangan Publik Indonesia menutup presentasi analisisnya dihadapan Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI dengan beberapa pesan maupun  saran bagi Indonesia lebih baik, diantaranya ; sebagian strategi pembangunan pangan sehat yang dapat diadopsi dengan sinkronisasi kebijakan daerah mendukung pemanfaatan kearifan lokal (sajian tradisional / olahan minimal), dukungan observasi keanekaragaman pangan, optimalisasi promosi gizi berbasis lokal, pengembangan infrastruktur pertanian pangan daerah, penggunaan teknologi tepat guna, dukungan pemberdayaan komunitas pangan, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, kolaborasi monitoring dan evaluasi berkelanjutan program.

            Kehadiran, bersama presentasi karya ilmiah makalah Presiden Pangan Publik Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI 2024 ini dipimpin oleh Ir. Stefanus B. A. N. Liow, M.AP.