Raksasa Properti Terlibat, Apa Kabar Program Satu Juta Rumah?

Tahun 2015, pemerintah meluncurkan program satu juta rumah untuk mengatasi defisit perumahan. Angka kebutuhan rumah saat ini, sekitar 1,5 juta unit per tahun. Dengan jumlah keluarga yang masih kekurangan rumah sebanyak 15 juta sampai 25 juta keluarga, artinya kebutuhan perumahan memang sangat besar.

Problem yang ditimbulkan oleh defisit rumah ini, berakibat ganda. Mulai dari problem ekonomi, politik, hingga problem sosial kependudukan. Bayangkan saja, ketika seseorang membuat KTP dengan domisili Kota A, sementara setahun kemudian ia berpindah kontrakan, maka ini berpotensi merugikan. Salah satunya dalam agenda pesta demokrasi.

Kembali ke soal kebutuhan rumah, saat ini kebutuhan trbesar tentu saja di kota-kota besar. Namun problem lahan, kadang-kadangan menajdi kendala untuk membangun kawasan perumahan. Selain harganya mahal, lahan di kota-kota besar juga sudah sangat terbatas.

Maka salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi backlog perumahan adalah dengan membangun hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun. Pemerintah di beberapa kota besar seperti Bandung dan Jakarta sendiri, telah berinisiasi membangun rusun untuk warga dengan skema kepemilikan yang lebih mudah ketimbang membeli rumah tapak.

Pemerintah patut bersyukur, sebab mulai tahun 2016 ini sejumlah perusahaan swasta berkomitmen membangun hunian untuk program satu juta rumah. Induk para developer, Real Estate Indonesia pun mengamini program ini yang lantas disambut oleh developer.

Raksasa properti, Agung Podomoro Land (APLN) termasuk developer besar yang berkomitmen untuk mendukung program satu juta rumah.

Bahkan, perusahaan yang baru saja melakukan penyegaran organisasi dengan Direktur Utama Cosmos Batubara ini, membangun hunian bersubsidi di kawasan kota besar. Tepatnya, melalui proyek Cimanggis Golf View, Agung Podomoro Land menyatakan komitmennya berpartisipasi membangun 37.000 unit apartemen berharga di bawah 200 juta.

Proyek apartemen murah Cimanggis Golf View yang dibangun APLN, tentu saja satu anugerah bagi pemerintah untuk mengatasi problem hunian di Jabodetabek. Bagi masyarakat, opsi hunian murah dari pengembang ternama, tentu lebih indah dibanding misalnya rumah subsidi yang kesannya marginal.

Nah, problem komunikasi soal program satu juta rumah ini harus segera diatasi. Jangan sampai masyarakat berpandangan bahwa hunian bersubsidi terkesan dibuat seadanya. 

Keterlibatan pengembang kakap seperti Agung Podomoro Land, mesti dimanfaatkan untuk mengangkat marwah ‘rumah bersubsidi’ ke taraf hunian branded dan berkelas. Jangan sampai program yang sangat dibutuhkan ini gagal di tengah jalan, hanya karena kekurangcakapan komunikasi dan kelamahan dalam mengemas.