Pilkada 2024 kembali membawa masyarakat ke dalam suasana politik yang ramai dan penuh warna. Kampanye, janji-janji perubahan, dan dinamika politik lokal menciptakan hiruk-pikuk yang terasa di setiap pelosok daerah. Namun, di balik kemeriahan demokrasi ini, terselip persoalan yang perlu kita kritisi bersama. Masyarakat sering kali berada di tengah arus politik yang hiruk-pikuk, dengan berbagai kepentingan yang berkelindan, tanpa benar-benar merasakan manfaat langsung dari proses tersebut. Ada harapan, tetapi ada pula tantangan besar yang harus dihadapi agar Pilkada bisa membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka.
Politik Janji, Realitas yang Tertunda
Satu hal yang menjadi ciri khas setiap perhelatan Pilkada adalah janji-janji politik yang ditebar oleh para calon kepala daerah. Mereka berusaha meraih simpati dan dukungan dari masyarakat dengan mengangkat berbagai isu yang dekat dengan kehidupan warga, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga penyediaan lapangan pekerjaan. Janji-janji ini sering kali dibalut dengan kata-kata manis dan program-program yang terkesan solutif.
Namun, pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua janji tersebut berakhir dengan realisasi. Banyak di antaranya hanya menjadi alat kampanye untuk menarik suara, sementara setelah terpilih, perhatian para pemimpin justru teralihkan pada kepentingan politik lain. Di sinilah letak persoalannya: masyarakat yang seharusnya menjadi fokus pembangunan sering kali merasa terabaikan setelah Pilkada berakhir. Harapan yang dititipkan pada calon pemimpin berubah menjadi kekecewaan ketika janji-janji tidak dipenuhi.
Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai para calon pemimpin. Tidak hanya melihat janji yang disampaikan, tetapi juga rekam jejak, integritas, dan kemampuan mereka dalam mewujudkan visi dan misi yang disampaikan. Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan, bukan sekadar yang pandai beretorika.
Politisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial
Salah satu dampak dari Pilkada yang sering kali tidak diantisipasi dengan baik adalah politisasi masyarakat. Dukungan terhadap calon tertentu dapat memecah belah warga yang sebelumnya hidup rukun. Masyarakat terkotak-kotak berdasarkan afiliasi politik, yang sering kali memicu konflik sosial baik secara langsung maupun tersembunyi. Fenomena ini terutama terasa di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik yang masih rendah, di mana emosi lebih mudah dipicu oleh isu-isu sensitif seperti agama, suku, atau kelompok.
Politik uang juga menjadi masalah serius. Masyarakat yang seharusnya memilih berdasarkan program dan visi jangka panjang, justru terjebak dalam praktik politik transaksional. Politik uang merusak esensi demokrasi, karena suara yang dibeli tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Mereka yang terpilih karena politik uang cenderung lebih peduli pada kepentingan pribadi atau kelompoknya, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas.
Untuk menghadapi ini, pendidikan politik harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu disadarkan tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan program kerja yang nyata. Edukasi tentang bahaya politik uang dan dampaknya yang merugikan bagi pembangunan jangka panjang perlu digencarkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil.
Pemanfaatan Media Sosial : Antara Informasi dan Disinformasi
