Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara internal PDI-P di Semarang. Pengucilan itu terkait aktivitasnya di media sosial yang dianggap berseberangan dengan kebijakan partai.
Bisa jadi juga, para petinggi partai banteng itu menganggap kegiatan tersebut telah menaikkan rating Gubernur Jateng sehingga melampaui elaktibilitas Puan Maharani.
Kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara soliditas partai menuju Pemilu 2024 di Semarang, Sabtu (22/5/2021). Atas ketidakhadirannya Ganjar membenarkan. Ia tidak diundang. Susunan program acara (round down) menyatakan: kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Jateng, kecuali Gubernurnya.
Ketua DPP PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menganggap Ganjar berambisi untuk maju dalam Pilpres 2024. Aksi Gubernur Jawa Tengah itu dinilai berseberangan dengan kebijakan partai.
Bahkan Puan Maharani dalam kesempatan pengarahan internal partai itu menyindir, bahwa sosok yang pantas menjadi capres adalah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial. Sebaliknya, Puan mengakui bahwa pada zaman sekarang diperlukan medsos demi mendukung perjuangan seorang pemimpin.
Boleh jadi, pengucilan Ganjar merupakan perwujudan dari kegelisahan sebagian petinggi partai banteng dalam merespons sepak terjang kadernya itu di media sosial. Hal itu patut diduga, bila dikaitkan dengan hasil survei Februari 2021, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Ganjar Pranowo pada peringkat yang melampaui Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.
Berkenaan dengan hitung-hitungan kontestasi dalam bursa capres 2024 itu, Ganjar tidak berkomentar apapun. Artikel ini tidak hendak mengulas pergulatan tersebut.
Sebetulnya, bagaimana sih kelaziman Kepala Daerah dalam bermedia-sosial?
Medsos sebagai New Media
Teknologi internet telah melahirkan new media dengan keunggulan kecepatan informasi dan sifatnya yang interaktif. Maka dalam dunia maya, tumbuh media sosial seperti: Facebook, Twitter, YouTube, dan seterusnya.
