Sejak mengeluarkan keputusan batasan usia calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu mahkamah konstitusi mendapat sorotan dari masyarakat.
Berbagai pandangan dan asumsi bermunculan terkait keputusan yang dianggap sedikit penuh drama dan menguntungkan sekelompok orang.
Mahkamah konstitusi yang lahir dari amanat reformasi menjadi mahkamah menguji undang-undang dan tempat mencari keadilan terhadap hasil pemilu.
Peran ini sangat sentral sehingga pimpinan komisioner mahkamah konstitusi harus di isi orang-orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni.
Strata pendidikan minimal Doktor menjadi syarat jika ingin jadi hakim di mahkamah konstitusi ini menunjukkan begitu pentingnya lembaga ini.
Namun menjelang pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi muncul keputusan yang terkesan di paksakan dimana perubahan usia capres dan cawapres serta syarat untuk bisa mencalon di pilpres mendatang.
Semua memang begitu wajar dan memang tidak ada yang salah di lakukan oleh mahkamah konstitusi namun muncul pertanyaan seberapa penting persoalan usia diangkat ke sidang MK sehingga harus dilakukan menjelang pemilu 2024.
Pikiran negatif bermunculan dan masyarakat mulai menurun kepercayaannya terhadap mahkamah konsitusi.
Dampak yang ditimbulkan dari keputusan ini mahkamah kehormatan mahkamah konstitusi melakukan gerak cepat untuk menjaga Marwah MK dengan melakukan sidang etik terhadap hakim MK yang dilaporkan beberapa organisasi kemasyarakatan.
Hasilnya keputusan mahkamah kehormatan memberikan sanksi memberhentikan ketua MK Anwar Usman dari jabatannya.
