Sangat jauh dari harapan akan adanya perbaikan kesejahteraan Masyarakat, sia-sia berharap pada pemerintah akan kepekaan pada sosial dan sense of crisisnya.
Bahkan sangat jauh dan bertolak belakang. Coba saja lihat beberapa agenda yang menghenyakan kami semua. Sejatinya mereka (pejabat) eksekutif, legislative maupun yudikatif dapat berfungsi sebagai “garda depan” penyejahtera kaum miskin (rakyat), tapi polahnya semakin menjauhkannya dari harapan dan dambaan mereka yang mempercayakannya.
- Mobil Dinas Mewah.
Ditengah hiruk pikuk, dan ketidak pastian kasus “Century Bank” yang mengemuka, sampai dibentuknya Pansus, yang dimotori oleh beberapa Partai diluar Koalisi, pemerintah sepertinya tidak “peka” terhadap kondisi ini. Penguasa seolah memanfaatkan kondisi ini, dibuatlah skenario bahwa ada pemain lain yang menjadi kambing hitam. Belum tuntas kasus ini, Penguasa menggulirkan berita yang sangat fenomenal, yadengan 79 mobil mewah, Toyota Crown Royal Saloon 3000 cc senilai Rp 1,3 miliar ini menggunakan dana rakyat (APBN) Rp 104 miliar plus biaya pajak sebesar Rp 62,8 miliar.
2. Dengan alasan keamanan Istana atas ancaman terorisme ini sungguh sangat dibuat-buat, Pemerintah mengeluarkan kebijakan merenovasi pagar istana Presiden dan Wakil Presiden dengan kebutuhan dana Rp 22,5 miliar rupiah. Wow...nilai yang cukup signifikan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Budget ini diajukan oleh Menkeu pada APBN-P 2009 dengan tingkat kebutuhan sangat mendesak. Sangat ironis memang kali ini DPR yang seharusnya representasi suara rakyat menyetujuinya melalui Panitia Anggaran DPR, 3 November 2009 lalu. Kalupun ya… maka kebijakan meninggikan pagar istana, hanya cara untuk menyembunyikan model rezim terhadap keluhan rakyatnya. Menjaga jarak, gap antara istana dengan rakyatnya. Rakyat tidak lagi leluasa menikmati cagar budaya bangsanya. Tinggi pagar yang dulunya kurang dari 1 meter, kini menjadi 3 meter. Menghalangi pandangan untuk melihat keseluruhan bangunan istana.
3.Pembelian pesawat VVIP jenis Boeing 737-400 dibeli untuk pesawat pribadi Presiden SBY. Tidak tanggung-tanggung, dana pembelian pesawat tersebut senilai Rp. 200 miliar. Fantastis. Alasan efisiensi yang menjadi dasar kebijakan Pembelian pesawat ini. Kebijakan ini sangat tidak mendasar, karena bila benar efisiensi disebut-sebut sebagai alasannya, maka dalam hitung-hitungan dengan menyewa akan jauh lebih efisien. Karena jelas dengan menyewa, tidak ada biaya buat perawatan karena ditanggung oleh pihak penyewa pesawat.
4.Kenaikan gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan DPR ini sangat-sangat melukai hati rakyat, tidak “peka social”. Mereka sudah jauh dari rasa syukur, seakan tidak pernah merasa berkecukupan dengan fasilitas mewah dan gaji sebelumnya yang sudah tergolong tinggi. Sangat memperihatinkan, di tengah-tengah banyaknya gejolak atas kebijakan sebelumnya. Mereka (Pejabat) seolah tak bergeming pada keputusannya, bisa disebut tidak punya hati nurani.
Mana prestasi yang sudah diberikan pada rakyat, yang seharusnya prestasi dulu, baru prestise.
Sebagai bahan pemikiran kita coba kita hitung data yang dilansir dari Departemen Keuangan RI. Gaji pokok Presiden Rp 30.240.000, tunjangan jabatan Rp 32. 500.000, totalnya 62.740.000. Gaji pokok Wakil Presiden Rp 20.160.000, tunjangan jabatan Rp 22.000.000, totalnya Rp 42.160.000. Gaji pokok Menteri Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 13.608. 000, totalnya 18.648.000. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Presiden memperoleh dana taktis sebesar Rp. 2 miliar dan menteri sebesar Rp 190 juta. Sedangkan khusus gaji Ketua DPR Rp 30.908.000, Wakil Ketua DPR Rp 26.774.000 dan anggota DPR Rp. 28.500. 000.
Jika menghitung nilai-nilai di atas kemudian kita hubungkan dengan perhitungan rasional kebutuhan, dapat disimpulkan betapa mereka melakukan ini “apakah masih kurang dari cukup. Berapa besarpun uang memang tidak akan pernah cukup apabila kita mengikuti nafsu untuk memenuhi keinginan manusia, jika digunakan untuk kebutuhan non pokok.
Tingkat kewajaran dari para aspiran rakyat ini harus peka terhadap permasalahan dan jeritan pemberi amanah.Hidup berafiliasi ala konglomerat disisi lain sebagian besar rakyatnya melarat. Pada waktu bersamaan presiden menyebutkan “ini adalah langkah antisipatif memerangi korupsi di kalangan birokrat (reformasi birokrasi) dan peningkatan kinerja”. Hal ini dapat digunakan sebagai alasan utama tapi terasa janggal.
Apa yang harus kita lakukan untuk mengingatkan mereka, apa yang telah kita lakukan selain mempercayakan Pengelolaan negara ini kepada mereka. Sebagai pengingat bahwa “Hidup ini sebagai sarana untuk berbuat amal kebaikan, berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak”
