JIKA sederhana mengapa harus dipersulit. Jika regulasi jelas telah mengaturnya mengapa masih dicari celah-celah lain. Sistem aplikasi dan implementasi produk hukum politik kita sekarang ini seperti sedang bermain "yoyo" saja. Yoyo dilempar kemudian ditarik, dilempar lagi di tengah lalu ditarik . Energi rakyat mestinya bisa ditabung. Biarkanlah ini menjadi persoalan elite, publik bisa berhemat untuk menginvestasikan dirinya sebagai rakyat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya
Amsal di atas hanyalah sekedar intetmeso untuk menggambarkan etalase politik soal pengisian jabatan definitif Gubernur DKI Jaya Basuki Cahaya Purnama alias Ahok . Mengapa soal Ahok ini harus mencuri perhatian banyak orang , semua itu karena kerja mobile media tentunya. Seolah publik ditarik dan diajak untuk saling bertukar opini. Lha sudah jelas regulasinya dan aturan yuridisnya mengapa tidak segera ditindaklanjuti. Apakah tarik menarik semacam ini seolah telah menjadi semacam trend " politik komoditas" kita saat ini. ?
Tugas elit politik yang hanya berfikir segmentasi, yakinlah tak akan optimal. Sejatinya banyak hal yang harus dikerjakan oleh para elite, terutama yang duduk di kursi dewan. Jika niat dan kredo awal ingin mensejahterakan rakyat secara sungguh-sungguh, lewat medan pengabdian mereka menjadi wakil rakyat dan legislator, segeralah dilakukan, jangan berfikir lagi apa yang akan mereka dapatkan. Tunjukan apa yang harus diberikan kepada piblik. Kerja politik tidak bisa kamuflase, ia semacam mahkluk yang jelas karena ada program yang menuntunnya.Namun kalau hanya ingin sekedar menjadi orang yang ingin dianggap punya pengaruh, dan mengambil kesempatan dalam setiap peristiwa., barangkali salah tempat ini untuknya.
Oleh karena itu Presiden Jokowi atau Mendagri (atas nama presiden) segera saja melantik dan mengambil sumpah Ahok sebagai gubernur definitif. Silang sengkarut soal pengangkatan Ahok sebagai gubenur definitif, tak perlu lagi diperpanjang. Tinggal wakil rakyat dan publik mengawasi kinerjanya ke depan. Ruang pengawasan dan kontrol terbuka lebar. Jika kinerja Ahok dan jajarannya tidak sesuai dengan komitmen awalnya yakni pro rakyat , silakan dikritisi. Sebaliknya jika program kerja Gubernur Ahok jelas untuk mensejahterakan rakyat Jakarta, pro rakyat, transparan, tegas, komitmennya tinggi terhadap gerakan anti korupsi,maka secara fair publik mestinya dengan legowo harus mendukungnya.  Toh dia adalah produk dari pemilukada yang demokratis. Sudahlah jangan bermain "yoyo" lagi Habis energi dan waktu tak berguna.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI