Mohon tunggu...
Budhi Rahardjo
Budhi Rahardjo Mohon Tunggu... Lainnya - Rakyat Biasa

Becik Ketitik, Olo Kethoro Sing Salah Bakal Seleh

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mari Bersama-sama Merawat Pemalang dengan Menggunakan Akal Sehat

2 April 2022   10:24 Diperbarui: 2 April 2022   10:27 349
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bergandengan tangan bersama-sama untuk kemajuan (gambar by bertoamigo) 

Pemalang - Perbaikan jalan di Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran 2022 hanya dianggarkan untuk perbaikan 6% dari panjang ruas jalan Kabupaten yang rusak hal ini diungkapkan oleh Kepala DPU-TR Kabupaten Pemalang. Dalam kondisi anggaran yang minim, dan pendapat asli daerah yang kecil ada usulan mengenai hutang daerah. 

Opsi ini secara aturan diperbolehkan, tetapi hutang daerah itu bukan satu-satunya solusi, masih banyak opsi lainnya baik inovasi, improvisasi dari pimpinan daerah. Ada hal yang lebih penting perlu dipertimbangkan dan dilakukan adalah  efisiensi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (eksekutif dan legislatif) terutama pada pos anggaran/ belanja rutin. 

Harus disadari Bupati Pemalang saat ini sebagai Penanggung Jawab Keuangan Daerah bahwa sekarang anggaran Daerah itu (sumber dana transfer daerah) sangat terbatas dibandingkan anggaran sebelum adanya pendemi Covid-19 . Maka harus ada skala prioritas penggunaan anggaran yakni untuk perbaikan jalan. Kalau jalan rusak maka ekonomi rakyat akan merosot tajam, disamping ini juga akan berpengaruh terhadap semua sektor. Sebab pergerakan atau perpindahan barang maupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lain akan semakin mahal ongkos biayanya dan semakin lambat waktunya.

Sekarang politik tidak diselenggarakan di ruang publik tetapi masih ditransaksikan secara personal di hotel-hotel luar kota. Tukar tambah anggaran berlangsung bukan atas dasar kalkulasi prioritas kebutuhan yang sangat mendesak bagi kesejahteraan rakyat, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Pengeluaran rutin Pejabat dan Birokrasi lebih diutamakan ketimbang pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam perjanjian konstsitusional antara Pemerintah dengan  Rakyat, keadilan dan kesejahteraan jadi agunan untuk menetapkan kewajiban timbal balik. Apabila rakyat ta'at membayar pajak maupun retribusi, maka rakyat berhak memperoleh sistem politik pemerintahan yang memungkinkan adanya keadilan dan kesejahteraan itu diwujudkan.

Tidak ada alasan baru 1 tahun menjabat dan seterusnya, sebab  urusan inilah yang kini amat jauh dari harapan Rakyat.


Mari kita bersama-sama merawat Pemalang dengan  mengaktifkan akal sehat, tidak menggunakan argumentasi dungu hanya untuk melegalisasikan kebijakan yang salah !

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun