Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat ini diberitakan malam tadi (14/8) datang "sowan" ke Cikeas bertemu SBY sang dewan pembina Partai Demokrat dengan maksud tujuan untuk pergi menjalankan umroh ke tanah suci. Hal yang sangat dirasa "tiba-tiba", mengingat bahwa Anas sendiri termasuk salah satu orang yang dikaitkan dengan kasus korupsi proyek Hambalang yang dilakukan oleh Mohammad Nazaruddin. Nazaruddin sendiri kini telah mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua sekembali pelariannya dari Kolombia.
Banyak pihak mengkait-kaitkan bahwa rencana kepergian Anas umroh tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang kini banyak menanti diungkapnya kasus korupsi Nazaruddin beserta orang-orang yang diduga turut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Publik tentunya harap-harap cemas menanti apakah kasus ini akan sama seperti kasus Gayus Tambunan, yakni berhenti pada Nazaruddin saja tanpa ada kejelasan mengenai pihak-pihak lain yang diduga terlibat "bermain mata" dan mempunyai kepentingan yang lebih besar atas kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. OC Kaligis, kuasa hukum Nazaruddin pun di media juga banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan mengenai proses penjemputan, penahanan, maupun tentang barang bukti.
Karena handphone Anas dihubungi tidak aktif (lagi marah mungkin bos, ane aje kalo marah juga matiin hape, hahaa), maka media pun menghubungi Ruhut Sitompul untuk mengkonfirmasi tentang kepergian umroh Anas (wah udah mirip infotainment aje, yg urusan umroh sape, yg diminta konfirm sape). Ruhut sendiri menegaskan bahwa kepergian umroh Anas adalah murni untuk beribadah, tidak ada maksud-maksud lain, apalagi terkait dengan kepulangan Nazaruddin. Ruhut juga menambahkan bahwa ibadah umroh memang hal yang biasa dijalani oleh sang ketua umum Partai Demokrat ini, maka tak heran bila sekarang Anas ingin berumroh.
Sebenarnya kejadian di negeri ini seringkali terjadi di negeri kita, jangankan terduga, bahkan tersangka pun juga ingin berumroh. Contoh sederhana :
Si A menjadi tersangka dan ditetapkan sebagai tahanan kota. Menurut peraturan perundang-undangan, maka si A ini tidak boleh bepergian ke luar kota sebelum ada vonis yang jelas dari peradilan. Si A kemudian ingin pergi umroh, menurut UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beribadat. Peradilan pun terkesan tak mampu berbuat apa-apa kepada si A, karena pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin si A.
(nah gimana tuh, au ah ane gk paham hukum, yg ane tau ya kalo melanggar lampu merah ketauan polisi pasti ditilang)
Menilik beberapa kejadian yang seperti tersebut diatas, sepertinya pergi keluar negeri untuk beribadah 'terkesan' hanya untuk lari dari sesuatu dan atau tanggung jawab. Mungkin kita juga masih ingat saat Sri Mulyani menjalani sidang mengenai kasus Century, Sri Mulyani tampak memainkan tasbih sambil komat-kamit kecil seperti orang sedang berdzikir (mendengarkan khotbah saja tidak diperkenankan untuk membaca, lha ini disidang bukannya konsen menyimak pertanyaan koq malah komat-kamit sendiri).
Kesimpulannya, sepertinya para elite di negeri ini kurang bisa membedakan mana yang lebih penting, mendesak, dan vital, sehingga selalu memanfaatkan segala sesuatu untuk 'ngeles' saat mempunyai tanggung jawab moral. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan tentang 'sowan' anas ke SBY yang mengutarakan maksud untuk pergi umroh ini. Seandainya ini hanyalah sebuah komoditas pemberitaan saja, maka dapat kita simpulkan bahwa para elite Demokrat suka sekali "test the water" untuk melihat opini publik, mengalihkan isu, dan demi kepentingan pencitraan semata.
Selamat menunaikan ibadah puasa :)
