Lagi-lagi "bekas" sekretaris jendral PSSI Nugraha Besoes membuat pernyataan yang tidak sehat. Bagaimana tidak, saat masyarakat pecinta sepakbola nasional mulai mendapatkan angin kesejukan karena FIFA telah mengeluarkan keputusan resmi yang membuat antusiasme masyarakat menjadi optimis bahwa persepakbolaan nasional akan menjadi lebih baik, Besoes malah mengeluarkan pernyataan yang menciderai semangat rekonsiliasi yang telah dibangun oleh FIFA untuk memajukan persepakbolaan Indonesia.
Besoes tidak rela kantor"nya" diambil alih oleh Komite Normalisasi.
Mengapa harus menggunakan kata "kantornya" ? Apakah Besoes ini mempunyai akta tanah dan bangunan kantor itu. Apakah Besoes ini menggunakan uang pribadi untuk membayar PBB, pajak listrik, air, telepon dari kantor tersebut, koq bisa-bisanya dia menyebut sebagai kantornya.
Pro Besoes (seandainya ada) :
Loh wajarlah menyebut dengan kata 'kantornya', itu bukan berarti miliknya meski dia menyebut dengan 'kantornya'. Gue aja yang kerjanya di Menara Imperium, kalo ada yang nanya "eh kantor lu dimana ?" Pastinya gue jawab "kantor gue di Menara Imperium". Itu artinya gue kerja di kantor yang ada di Menara Imperium, bukan berarti kantor yang ada di Menara Imperium itu punya gue.
Memang, apa yang dikatakan oleh si "pro Besoes" itu benar. Tapi dari apa yang diungkapkan Besoes di media adalah juga meminta Komite Normalisasi untuk menghormati kepengurusan lama dan harus minta ijin terlebih dulu kepada "tuan rumah". Dengan pernyataan ini jelas mencerminkan bahwa tuan rumah yang dimaksud adalah kepengurusan lama dan yang disebut "kantornya" ini menggambarkan bahwa kantor itu miliknya.
Apakah berlebihan bila kita menyebut seorang "bekas" sekretaris jendral PSSI ini seorang koruptor karna dia mengaku-ngaku yang bukan menjadi hak miliknya. Jadi sangat wajar bila masyarakat pecinta bola kita marah dengan pernyataan Besoes yang mengakui kantor PSSI tersebut sebagai kantornya (baca: miliknya). Apalagi FIFA telah mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan bahwa FIFA tidak mengakui lagi integritas kepengurusan Nurdin Halid beserta jajarannya, setelah sebelumnya menegpora Andi Malarangeng juga tidak mengakuinya dan mengambil alih semua fasilitas yang diberikan kepada PSSI dibawah kepemimpinan ketum Nurdin Halid dan sekjen Nugraha Besoes.
Entah apa yang diinginkan Besoes ini, semua pernyataan-pernyataannya di media jelas menggambarkan bahwa dia sangat "nyaman" di PSSI dan tidak ingin ada seorang pun yang menggantikan dirinya. Agum Gumelar sebagai ketua Komite Normalisasi yang berniat untuk tetap membuka dialog dengan kepengurusan lama yang telah tidak diakui FIFA dan pemerintah juga harus berhati-hati dengan segala manuver pro status quo ini. Pemerintah, FIFA, dan suporter harus mendukung sepenuhnya Komite Normalisasi tapi juga harus jeli mengawal hal-hal yang dapat menciderai semangat rekonsiliasi ini.
Jangan jadikan PSSI sebagai ajang kekuasaan, jadikan PSSI sebagai wadah untuk memajukan persepakbolaan nasional.
BRAVO SEPAKBOLA INDONESIA
* * * * * * *
sumber : Lensa Olahraga antv
