Mohon tunggu...
Bubup Prameshwara
Bubup Prameshwara Mohon Tunggu... Operator - Uyeah

Kadang saya memikirkan apa yg terjadi di indonesia ini, sungguh bikin "miris". Tapi kadang saya juga merasa tak ada gunanya memikirkan apa yg sedang saya pikirkan :O

Selanjutnya

Tutup

Politik

Anggota DPR, Beranikah "Print-out" Tagihan Pulsa Anda?

13 Mei 2011   03:46 Diperbarui: 26 Juni 2015   05:46 214
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kita masyarakat tidak butuh janji-janji, percuma saja kita teriak sampai mulut berbusa, nyatanya kebijakan-kebijakan (yang nyatanya tidak bijak) DPR tidak memihak kepada rakyat.

Hal baru yang naik ke permukaan adalah budget pulsa untuk anggota DPR adalah sebesar Rp 14juta, dengan "kedok" sebagai tunjangan komunikasi kepada konstituennya. Jumlah yang sangat "wah" disaat kinerja anggota DPR ini banyak diragukan oleh masyarakat, jumlag yang sangat "wah" disaat anggota DPR banyak mendapatkan protes keras dalam hal apapun.

Lantas apa yang dilakukan oleh anggota DPR ini, sudahkah mereka menyentuh konstituennya ?

Contoh nyata adalah, saat voting menentukan hak angket Century atau mafia pajak. Mereka-mereka yang duduk di kursi empuk DPR ini apakah menelfon sebagian besar konstituennya untuk menentukan suara ? Ataukah penentuan suara setuju dan tidak setuju itu murni perintah atasan (baca: partai) ? Tak perlu survey saja kita sudah tahu koq, mana ada anggota DPR yang hafal dengan konstituennya, bahkan menyebut dapil yang diwakilinya saja mungkin mereka juga sudah lupa, entah lupa karena masa bodoh, atau lupa karena merasa sudah nyaman duduk di kursi empuk gedung DPR. Dan hasilnya adalah, seperti yang kita lihat di layar kaca, anggota DPR lebih memilih mendengarkan atasannya daripada mendengarkan konstituennya. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita pernah ditanya langsung oleh para wakil rakyat mengenai suatu kebijakan ? (nonsens)

"Elu jual, gua beli"

Sudahlah, kalau memang dana Rp 14juta itu untuk tunjangan pulsa masing-masing anggota DPR. Tapi, kita sebagai rakyat yang diwakili oleh mereka, berhak dong mendapat rincian mengenai penggunaan dana sebesar Rp 14juta/bulan itu. Dengan cara yang mudah sajalah, anggota DPR kan pasti mayoritas menggunakan seluler dengan layanan pasca bayar, adil dong bila kita meminta rincian tagihan per bulan. Dengan langkah ini, konstituen bisa melihat berapa jumlah tagihan pulsa per bulan dari anggota DPR, juga bisa melihat apakah digunakan dengan sebagai mana mestinya atau hanya untuk menelfon keluarga, menelfon atasan, menelfon tukang nasi goreng, menelfon tukang pijat.

Berani ???

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun