Taksi Daring dan Praktik Monopoli Usaha

Pemerintah dan pengusaha taksi regular sepertinya masih alergi dengan kehadiran taksi online (daring) berbasis teknologi. Alih-alih praktik monopoli takut terbongkar, mereka kemudian mendesak pemerintah untuk segera menertibkannya, antara lain wajib uji kir dan harus berplat kuning. 

Kehadiran taksi online di tanah air rupanya sudah tidak bisa dibendung. Ini selain dampak teknologi, juga sebagai jawaban ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan serta tarif yang dikenakan taksi regular selama ini. Sekalipun sudah menjalani uji kir, tak jarang kita menjumpai taksi berplat kuning ini sudah tak laik jalan. Fasilitas, seperti AC, colokan charger serta senyum sapa dari mereka sudah barang mahal yang sulit kita temui di taksi regular selama ini. 

Ditambah bau asap rokok serta bau apek yang tak karuan kompak dengan suara mesin mobil yang sudah terbatuk-batuk tak merdu bila didengar. Lain halnya dengan kendaraan taksi online yang notabene keluaran terbaru. Wangi parfum, AC semilir dingin dengan sopir yang ramah serta terkadang kita menemukan permen di topless dan air minum ala kadarnya. Tentunya faslitas ini menjadi daya pikat tersendiri bagi penumpang.

Kita tidak bisa menyalahkan sopir taksi regular bila mereka ketus atau seret memberikan fasiltas di atas. Harus dimaklumi karena mereka dikejar setoran. Seret menyalakan AC, kalau tak diminta, atau segala sesuatu yang berakibat pemborosan bahan bakar, semua itu demi mengejar setoran. Perangai sang sopir terkadang ketus juga bisa jadi mereka stress mengejar setoran. 

Sementara taksi online menyedakan semua fasilitas di atas karena mereka mengejar bintang. Tanda bintang yang diberikan penumpang, bagi mereka sesuatu hal yang harus diraih selama beroperasi. Tanpa bintang mereka tak mendapat bonus dan bisa dikeluarkan sepihak dari taksi online. Tak heran bila mereka berlomba memberika pelayanan lebih demi bintang lima. Bahkan, mereka tak begitu hirau dengan setoran karena mayoritas sopir adalah pemilik kendaraannya.

Itu dari sisi pelayanan, hal yang krusial yakni dari tarif. Sekalipun tarif taksi reguler sudah diturunkan menyesuaikan penurunan harga bahan bakar bersubsidi april lalu, tetap tari taksi regular lebih mahal dibanding taksi online. 

Untuk buka pintu saja, calon penumpang sudah dikenakan Rp.7.500, selebihnya dikenakan Rp.4000/ km-nya. Sementara, tarif taksi online (Uber dan Grab) tarif buka pintu dihilangkan, mereka hanya menghitung ongkos Rp, 3.500/ km-nya. Sehinga, misalnya kita menggunakan jasa taksi regular sejauh 10 Km, kita akan dkenakan tarif Rp.47.500. Sementara bila mengunakan taksi online, semisal Uber, kita cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp.23.000. Dari sini kita bisa menyimpulkan harga taksi online jauh lebih murah dari taksi regular lainnya.

Disparitas harga yang 50 persen lebih mahal tadi bila dikalikan dengan ratusan ribu pengguna taksi per harinya, bisa dibayangkan berapa puluh mungkin ratusan miliar rupiah uang yang mereka keruk dari masyarakat. Sudah berapa lama praktik ini mereka lakuan tanpa terbongkar dan diutak–atik. 

Hal yang wajar bila  kehadiran taksi online telah mengusik mereka  yang pundi-pundinya terancam. Sehingga hal yang wajar bila berbagai cara dan usaha untuk menghadang kehadiran taksi online  mereka lakukan. Mereka mengerahkan sopirnya untuk berdemo menuntut pemerintah segera menertibkan taksi online. Sang sopir taksi regular rupanya tak sadar mereka telah dimanfaatkan oleh pengusaha yang sudah puluhan tahun melakukan praktik monopoli.

Di sini, yang menjadi pertanyaan, siapa yang menikmati perbedaan ongkos semua ini? Para pegusahakah? Organdakah, atau pemerintahkah? Atau mereka berkonspirasi melakukan praktik kartel, membuat praktik monopoli tanpa didasari usaha yang sehat? Bila hal terakhir ini terjadi, bisa jadi mereka patut diadukan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Di kita, praktik seperti ini sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam  pasal 11, disebutkan; Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.