Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Good Governance

Semarang, 28 November 2016

Sekarang sedang berlangsung masa transisi bagi pemerintahan di provinsi DKI Jakarta, pada saat seperti inilah masyarakat mulai memikirkan perkembangan daerahnya dengan mencari pemimpin daerah yang terbaik. Lalu mulai muncul berbagai pemikiran mengenai sistem pemerintahan yang “ideal” untuk ibukota Negara tersebut, dari pemerintahan yang terbuka, bersih, dan ingin turun langsung ke masyarakat hingga munculnya Good Governance.

Good Governanceadalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Dalam hal ini administrasi pembangunan daerah menjadi sentral dan pemerintah adalah peran utama di dalam sistem Good Governance.Pemerintah juga diharapkan menjadi Agent of Change(agen perubahan) bagi masyarakat dari pembaharuan yang dikehendaki. 

Seperti mendorong proses pembangunan, kebijakan-kebijakan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, serta perencanaan anggaran daerah. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta. Namun, dalam pelaksanaan tidak hanya pemerintah yang harus bergerak untuk mencapai sistem Good Governance tetapi pemerintah adalah jembatan bagi masyarakat untuk bergerak dalam bidang usaha agar terbentuk keselarasan antara masyarakat-pemerintah-swasta.

Lalu siapa yang harus bergerak ? yang pasti adalah masyarakat sendiri, bila masyarakat telah bekerja keras dalam bidnag usaha, lalu masyarakat juga ikut aktif dalam mengawal pemerintahan serta memilih dengan bijak pemimpin daerah maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan masyarakat yang baik maka pemerintahan hanya membantu untuk mengarahkan masyarakat agar mencapai cita-cita bersama. Dengan itu terciptalah Good Government and Clean Governance seperti salah satu ciri berhasilnya Good Governance.

Pilkada DKI Jakarta 2017 memang masih lama, namun proses yang sekarang sedang berlangsung sudah cukup menyita perhatian masyarakat, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta namun hampir seluruh rakyat ikut mengikuti info-info terbaru mengenai proses 5 tahunan ini. 3 calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai menyuarakan program-program mereka, mereka saling bertarung untuk menyedot suara rakyat. 

Sayangnya di dalam proses ini muncul perkara-perkara yang cukup membuat sedih Presiden RI Joko Widodo, SARA memang cukup sensitif bila dibicarakan di Negara ini, terlebih Indonesia adalah negara yang beragam masyarakatnya, namun masih saja oknum-oknum politik di Indonesia menjadikan SARA sebagai senjata mereka untuk mengejar kursi pimpinan. 

Seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini, kasus Calon Gubernur pertahana Basuki Tjahaja Purnama yang disebut-sebut menghina ajaran islam menjadi noda buruk bagi proses 5 tahunan ini. Hingga terjadi demo protes 4 November 2016 yang menjadi puncak masalah ini.

Jadi, apakah kita siap untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 ? bila ingin mencari Good Government dan ingin mencapai Good Governance mari kita lihat rekam jejak calon pemimpin daerah, jangan hanya melihat etnis dan budaya mereka karena kita disini menjadi satu yaitu INDONESIA karena adanya perbedaan, Ayo ! jadikan perbedaan diantara kita sebagai alat untuk menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia Hebat karena rakyatnya bersatu diantara perbedaan.

-R-