ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Pada saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN), Presiden Joko Widodo menekankan lima hal yang berkaitan dengan perkembangan atau pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, mempercepat realisasi APBN dan APBD . Presiden Joko Widodo menghimbau agar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah dalam APBN ataupun APBD. Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan perhatian terhadap APBD yang masih kecil serapan anggarannya. Hal ini ditekankan oleh Presiden karena APBD merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu juga disebut bahwa program perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), program padat karya baru mencapai 67 persen, sementara program dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen.
Kedua, mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap berlangsungnya perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo menghimbau untuk perlunya perhatian terhadap perlambatan ekonomi di China yang memiliki nilai ekspor Indonesia yang besar. Presiden juga menghimbau terhadap risiko tapering off dari Amerika Serikat, untuk betul-betul melihat dampak apa saja yang akan terjadi dan apa saja yang harus dipersiapkan serta harus dilakukan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk mewaspadai, mengalkulasi, dan mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari inflasi global. Bukan hanya itu, tetapi terdapat fenomena yang harus diwaspadai yaitu fenomena siklus commodity supercycle. Menurut Presiden, saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia sedang melonjak tinggi dan hal ini umumnya berlangsung selama kira-kira 18 bulan, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi dengan melakukan penguatan terhadap industri pengelolaan yang berorientasi ekspor.
Ketiga, harus mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang tentunya juga berdampak pada melambatnya ekonomi bukan hanya secara nasional tapi juga dunia. APBN dan APBD harus bisa menjadi instrumen dalam menggerakkan proses pertumbuhan dan penguatan daya tahan ekonomi,. Utamanya dalam daya saing ekspor dan investasi. Presiden juga menekankan untuk harus dilakukan penajaman dan efisiensi belanja serta menggeser belanja rutinitas yang tidak perlu ke belanja yang lebih produktif.
Keempat, mendorong segera realisasi investasi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa masih banyak komitmen investasi yang tidak terkawal dan termonitor dengan baik sehingga menjadi lambat dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam pengawalan dan penindakan terkait komitmen investasi, termasuk yang telah didapatkan saat kunjungan tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen investasi ini dapat terealisasi dengan baik. Joko Widodo yang bertemu dengan Syekh Mohamad bin Zayed dan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dan menyepakati komitmen investasi senilai US$44,6 miliar. Selain itu juga, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris yang menghasilkan komitmen investasi US$9,29 miliar. Dengan pengawalan yang benar diharapkan menghasilkan sesuatu yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia.
Kelima, komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy). Joko Widodo menekankan investasi dalam sektor energi terbarukan untuk menggeser pembangkit batu bara dan digantikan dengan energi terbarukan. Hal ini didukung dengan pembangunan berkonsep green industrial sehingga tujuan ekonomi hijau dapat tercapai dan pemulihan ekonomi juga dapat tercapai.
DORONG PEMULIHAN EKONOMI MELALUI APBD
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam pengelolaan APBD. Â Hal ini selaras dengan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) yang merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan bahwa APBD di daerah belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN mau mendorong ekonomi, banyak APBD yang justru mengerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal dan tidak secepat yang diharapkan. TKDD harus diarahkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik, harus memerankan peran yang sama dengan APBN. Menurut Sri Mulyani, belanja TKDD yang dialokasikan hampir sepertiga dari APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus harus diperbaiki kinerjanya dalam belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.
APBD SURABAYA TAHUN 2022 ISTIMEWA
Pernyataan bahwa APBD Kota Surabaya tahun 2022 "Istimewa" karena pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya mengklaim bahwa APBD tahun 2022 akan banyak diterima oleh masyarakat. Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga mencontohkan beberapa anggaran yang diterima langsung oleh masyarakat yaitu kepastian pendapatan keluarga yang minimal senilai UMR yakni sebesar 4,2 juta rupiah. Pemerintah Kota Surabaya mengatakan bahwa ada tiga fokus dalam APBD 2022 ini yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Ketiga fokus itulah yang mendasari pendapatan per keluarga minimal adalah UMR. Eri Cahyadi sendiri menegaskan bahwa APBD 2022 fokus pada peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat, untuk mengembalikan kehidupan normal warga Surabaya setelah 3 tahun dilanda pandemi Covid-19. Intinya yang membuat APBD 2022 "Istimewa" karena dibuat untuk kepentingan masyarakat serta turun langsung ke masyarakat dan mendapatkan masukan dari masyarakat secara langsung.
