Tujuan dari pendekatan wilayah abu-abu adalah untuk mencegah perang terbuka dengan berfokus pada tujuan keamanan tertentu di dalam batas-batas yang telah ditentukan daripada menggunakan kekuatan militer yang berlebihan dan langsung.
Secara teori, Tiongkok menggunakan tindakan pemaksaan terhadap negara-negara di Laut Cina Selatan untuk menjalankan kebijakan ekspansionisnya, yang didasarkan pada taktik ini. Laut Cina Selatan adalah tempat latihan Angkatan Laut dan pelayaran kapal induk sebagai bagian dari kebijakan wilayah abu-abu Tiongkok.
Setelah seminggu pelatihan di lepas pantai Taiwan, kapal induk Liaoning berlayar menuju wilayah tersebut pada bulan April 2021. Selain menyoroti klaim Tiongkok, kehadirannya merupakan reaksi terhadap manuver AS yang menggunakan amfibi dan kapal induk.
Tiongkok menyadari upaya AS untuk mengimbangi kekuatan militernya, yang tidak dapat ditandingi oleh negara-negara pengklaim lainnya, untuk membatasi dominasi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok memprovokasi situasi tersebut dengan mengirimkan kapal induk untuk latihan bersama.
Tiongkok membangun pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly untuk memfasilitasi operasi militer pada awal perluasan Laut Cina Selatan. Hal ini, ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan, memperkuat klaim Tiongkok. Foto satelit instalasi militer Tiongkok di wilayah tersebut awalnya ditampilkan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) Â yang berbasis di AS. Perlu dilakukan kajian terhadap pelanggaran kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Pertama, Tiongkok dengan sengaja melanggar hukum sehingga berdampak pada hubungan internasional. Kedua, pergeseran status Indonesia dari non-claimant menjadi semi-claimant akibat pertumbuhan Tiongkok. Ketiga, ada kemungkinan hal ini akan menyabotase kolaborasi bilateral kedua negara. Terkait kejadian tahun 2019, Menlu dengan sopan menuliskan pesan pengaduan. Sayangnya, Tiongkok tidak merespons dengan baik dan terus mempertahankan kepura-puraan sembilan garis putus-putus.
Karena Tiongkok bersikeras pada klaim sejarah dan Indonesia mematuhi UNCLOS 1982, konflik ini sulit diselesaikan. Diskusi internasional mengenai masalah ini akan membahayakan posisi ZEE Indonesia. Namun, mengingat kedaulatan Indonesia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diinjak-injak oleh pihak luar, maka diskusi bilateral juga merupakan keputusan yang buruk. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif seperti menetapkan kerangka legislatif dan terlibat dalam diplomasi global dianggap lebih berhasil.
3 Strategi Pencegahan yang Ideal
1. Strategi Melalui Militer
Pendekatan militer yang diusulkan mempunyai sejumlah tujuan penting. Tujuan utama strategi ini adalah untuk membantu inisiatif pencegahan non-militer seperti diplomasi dan ekonomi. Kedua, kehadiran pasukan di Natuna dimaksudkan untuk menunjukkan kesediaan Indonesia untuk mengambil risiko guna menghentikan intervensi sepihak Tiongkok di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan wilayah.
Ketiga, dengan meningkatkan rasa aman, taktik ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif konservasi. Pada akhirnya, kehadiran militer diharapkan dapat menghentikan peningkatan cakupan dan tingkat keparahan aktivitas Tiongkok di Natuna. Tujuan keseluruhan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah eskalasi konflik militer, meningkatkan pengaruh negosiasi diplomatik dan ekonomi, dan mempertahankan kedaulatan secara proporsional.
2. Strategi Melalui Diplomasi
Tujuan dari pendekatan diplomasi Indonesia mempunyai banyak segi. Pertama, menegaskan kembali bahwa kedaulatan Natuna akan selalu terlindungi. Kedua, meningkatkan kolaborasi dengan ASEAN untuk memberikan reaksi tegas terhadap setiap provokasi dari Tiongkok. Ketiga, untuk menyatukan tanggapan terhadap unilateralisme Tiongkok, memperkuat hubungan dengan negara-negara internasional dan regional lainnya.Â
Kementerian Luar Negeri, ASEAN, dan forum internasional lainnya merupakan beberapa alat yang digunakan. Rencana tersebut termasuk memprotes Tiongkok secara terus-menerus, memperkuat kesatuan respons ASEAN, mendukung negara-negara sasaran Tiongkok, dan menjaga komunikasi yang erat untuk mendesak resolusi yang sesuai dengan hukum internasional.
