Sensus ekonomi 2016 yang akan dilaksanakan serentak pada bulan Mei mendatang diharapkan bukan hanya sebagai ajang untuk menyenangkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah semata. Bagaimanapun juga kegiatan sensus nanti bisa menjadi sebuah rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam memanajemen tiap-tiap wilayahnya berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga validitas informasi terkait landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional dalam sektor perekonomian bisa tercapai.
Perlu diketahui bahwa sensus ekonomi tahun 2016 ini merupakan sensus yang ke-4 terhitung mulai tahun 1986 dan diselenggarakan 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6 (enam). Menjadi sangat istimewa karena di tahun yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga terselenggara untuk yang pertama kalinya sehingga perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha lokal.
Dalam pelaksanaannya nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan program pelatihan untuk para surveyor yang memenuhi syarat minimal lulusan SMA/sederajat hingga lulusan S1 yang akan diberikan upah sebesar Rp 2,3 juta-Rp 3 juta untuk melakukan pendataan. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah sensus sample yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahap analisis pada tahun 2018 mendatang. Maka perlunya selektif dan profesionalitas dalam rekrutmen tenaga surveyor.
Kegiatan sensus yang akan menyasar sekitar 300 ribu unit usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari usaha berskala mikro, kecil, menengah hingga skala besar ini diharapkan dapat menghasilkan kompleksitas data yang akurat tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga untuk mengetahui daya saing jenis usaha oleh pengusaha lokal.
Dalam lima tahun terakhir, data yang diperoleh untuk perekonomian Kabupaten Banyuwangi tumbuh sebesar 6,59 persen, di atas ekonomi Jatim sebesar 6,27 persen. Sementara tingkat inflasi Kabupaten Banyuwangi selama setahun terakhir termasuk rendah yaitu sebesar 1,34 persen yang lebih rendah dari Jawa Timur sebesar 2,22 persen.
Jika mengamati dari 19 aktivitas yang menjadi aspek sasaran sensus ekonomi tahun ini, antara lain meliputi Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuanagn dan pembersihan limbah dan sampah, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil motor, Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga sampai ke sektor Jasa keuangan dan asuransi, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya tentu bukanlah pekerjaan yang asal pendataan.
Perlunya kecakapan para surveyor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis karakteristik dunia usaha yang ada di Banyuwangi serta tantangan-tantangan yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu pengusaha lokal dalam menciptakan peluang dan meningkatkan daya bisnisnya itu menjadi tugas berat di era MEA kali ini. Sehingga, data tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengukur prosentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara riil dan valid.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H