Keberpihakan Indonesia terhadap Palestina: Upaya Indonesia Membawa Israel ke Mahkamah Internasional

Konflik Israel dan Palestina sudah bukan menjadi suatu hal yang baru. Konflik ini memiliki akar yang rumit dan sudah lama ada sejak sebelum bangsa Israel mendeklarasikan pada tahun 1948. Baik warga Palestina maupun Israel memandang negara yang berada di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania ini sebagai milik mereka, dan umat Kristen, Yahudi, dan Muslim sama-sama memiliki pendapat terkait sejarah geografis yang memiliki keterkaitan atau koherensi teologis, dimana adanya anggapan bahwa wilayah tersebut merupakan daratan suci. 

Jika melihat kembali pada tahun 1917, Lord Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, menulis surat kepada Baron Walter Rothschild, kepala dari The British wing of The Influential European Jewish Banking Family, yang menyatakan dukungan pemerintahnya untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. 

Meskipun surat resmi tersebut dipandang oleh warga Palestina sebagai indikasi atau awal mula ancaman perampasan atau pengambilalihan wilayah mereka, namun pihak Israel melihatnya sebagai deklarasi formal atas hak keberadaan atau kedaulatan negara. Sebagai isyarat kepada penduduk yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Arab pada saat itu, deklarasi tersebut mengatakan secara lebih lanjut bahwa dipahami dengan jelas bahwa tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. 

Dewasa ini, konflik tersebut semakin meregang dan agresif yang ditunjukan dengan serangan Hamas atau gerakan nasionalis Palestina yang Islamis dan militan yang berbasis di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan misi pada pembentukan negara Islam otonom di wilayah bersejarah Palestina.

Sedikit berbicara mengenai sejarah terbentuknya Hamas, pada akhir 1970 setelah Israel menaklukkan Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, aktivis yang berafiliasi dengan kelompok The Muslimist Brotherhood mendirikan jaringan rumah sakit, sekolah, dan organisasi amal. Meskipun mereka sebagian besar terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan universitas di Tepi Barat, mereka juga terlibat di banyak masjid di Gaza. 

The Muslimist Brotherhood terutama terlibat dalam operasi non-kekerasan di wilayah-wilayah ini, namun beberapa organisasi marginal di wilayah-wilayah pendudukan mulai menganjurkan jihad, atau perang suci, melawan Israel. Hamas didirikan oleh anggota The Muslimist Brotherhood dan bagian keagamaan PLO (Palestinian Liberation Organization) pada bulan Desember 1987, pada awal pemberontakan intifada Palestina melawan pendudukan Israel. Organisasi baru ini segera memperoleh banyak pengikut yang merasa memiliki pemahaman dan keadaan yang senasib.

Lalu hingga pada akhirnya Israel menerima serangan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Insiden tersebut terjadi satu hari setelah peringatan 50 tahun dimulainya Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Menurut Israel, selama serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober, ketika orang-orang bersenjata memasuki wilayah Israel dan menyerang warga Israel di rumah mereka dekat daerah perbatasan, setidaknya 1.200 warga Israel terbunuh dan beberapa warga lainnya menjadi tawanan Hamas.

Serangan udara besar-besaran yang dilakukan Israel sebagai tanggapannya dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 10.000 warga Palestina. Banyak personel pertahanan dan keamanan terkemuka Israel yang menyatakan diri pada bulan Oktober untuk ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang menyebabkan serangan tersebut, yang menunjukkan bahwa serangan tersebut sebagian besar dipandang sebagai kegagalan intelijen yang signifikan di pihak Israel. 

Selanjutnya, dalam postingan media sosial yang kemudian dihapus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh kepala keamanan gagal memperingatkannya tentang serangan yang akan datang, sehingga memicu kritik keras dari masyarakat.

Mengekor pada kejadian invasi atau serangan Hamas pada Israel yang menimbulkan serangan balas dendam Israel pada Palestina yang membunuh jauh lebih banyak nyawa telah meraih simpati dan duka di hampir seluruh platform sosial media. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim yang tergolong masif menjadi salah satu yang gencar dalam menyerukan pemberhentian serangan Israel terhadap Palestina. 

Pada Sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan gagasan atau argumen tegas terhadap Israel untuk segera menghentikan segala bentuk serangan atau invasi terhadap Palestina dan juga telah mengutarakan gagasannya untuk segera membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Dengan kata lain, Israel telah dituntut dan diminta untuk dibawa ke forum pengadilan internasional atau Mahkamah Internasional.