Revisi Perpres Lagi: Bisa Saja Salah Ini

Sudah dua kali tercatat oleh masyarakat bahwa Presiden Jokowi merevisi peraturan pemerintah atau peraturan presiden (PP Perpres) yang sudah ditandatanganinya. Pertama adalah terkait uang muka mobil dinas pejabat dan kedua terkait pada masalah jaminan hari tua, dan baru saja kemaren terjadi kesalahan penulisan kepanjangan BIN dalam undangan pelantikan KaBIN yang dikeluarkan oleh Setneg (tidak ada tanda tangan presiden untuk kasus ini). Kesalahan penulisan kepanjangan BIN, bisa saja karena kesalahan PNS tukang ketik nya, namun pemimpin yang bertanggung jawab terhadap surat itu apa tidak membaca lagi isi surat?  Apa yang terjadi sebenarnya dalam sistem administrasi kepresidenan?

Kesalahan bisa saja terjadi pada diri Presiden, kesalahan bisa saja terjadi pada sistem knowledge management atau manajemen informasi kepresidenan, kesalahan bisa saja terjadi pada diri bawahan presiden.

Kenapa presiden bisa saja menanggung kesalahan? karena dalam kop peraturan itu, ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Sebelum presiden menandatangani sesuatu apakah tidak dibaca terlebih dahulu isi dokumen yang ditandatangani itu? kalau perlu presiden sebaiknya selain membaca juga melakukan analisa ulang, bahkan mungkin perlu bagadang sampai pagi untuk kembali membaca dan memahami berlembar-lembar dokumen, setiap kata per kata yang ada dalam dokumen, apakah sesuai dengan apa yang presiden harapkan atau belum. Berapa lembar kah dokumen yang ada pada meja presiden per hari untuk ditandatangani? Kalaupun tugas presiden masih banyak selain harus menandatangani banyak dokumen presiden juga mesti melakukan tugas lain seperti harus berkunjung ke sana ke sini blusukan (blusukan secara fisik, maupun mungkin blusukan melalui dunia maya alias internetan), harus mengadakan pertemuan atau rapat-rapat, serta juga mungkin perlu waktu untuk beristirahat atau merenung, maka dalam jeda-jeda itu bisa saja dilakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen itu. Walaupun dampaknya adalah produktivitas kepresidenan bisa berkurang, karena harus kembali membaca dan menganalisa dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah dipercayakan pada bawahan, sehingga presiden melakukan pekerjaan berulang di tengah kesibukan kepresidenan yang lain. Walaupun pemborosan atau pekerjaan berulang itu dalam dunia manajemen sangat dihindari karena tidak efisien. Daripada presiden kembali direcoki masyarakat? Bisa-bisa kepercayaan rakyat pada presiden bisa anjlok.        

Kenapa sistem knowledge management kepresidenan bisa saja dikatakan kacau? karena ternyata isi dari peraturan yang ditandatangani tersebut terdapat poin-poin yang belum klop antara keinginan presiden dan apa yang diajukan oleh bawahan presiden. Dalam sistem knowledge management, kinerja yang diharapkan adalah apa yang diharapkan sesuai apa yang terealisasi. Sebelum seorang presiden memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya, maka presiden harus terlebih dahulu memahami kondisi rakyat dan apa yang hendak ingin dituju oleh seorang presiden ke depannya. Informasi dari rakyat sangat diperlukan presiden terutama informasi yang valid. Selain itu, komunikasi yang baik sangat diperlukan presiden baik untuk memahami informasi terkait kondisi rakyat juga komunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang presiden inginkan agar dikerjakan dengan tepat oleh bawahannya. Salah berkomunikasi dalam memberikan arahan dari presiden kepada bawahannya, maka dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara keinginan presiden dengan apa yang ditangkap bawahannya untuk dikerjakan. Peran sistem knowledge management sangat berperan untuk membantu dan mengurangi gap antara keinginan presiden dan pemahaman yang ditangkap oleh bawahannya. Melalui sistem yang baik, seluruh informasi harus diperoleh secara adil dan merata terkait darimana saja terutama dari siapa-siapa yang akan menerima dampak kebijakan yang akan dibuat, kemudian diolah menjadi pengetahuan dan didukung oleh koordinasi yang baik antara  presiden dan bawahannya sehingga pada ujungnya mendapatkan kesimpulan kebijakan yang tepat untuk diterapkan. Selain sistem itu juga dapat menghindari pemborosan yang berdampak pada berkurangnya efektivitas dan efisiensi kepresiden.   

Kenapa bawahan presiden bisa saja disalahkan? karena tidak mampu meracik dan menulis isi dokumen yang sesuai dengan keinginan presiden. Walaupun bawahan presiden memahami apa yang diinginkan oleh presiden namun bisa saja saat pelaksanaan riset hingga menghasilkan suatu kesimpulan untuk dijadikan kebijakan ternyata personal yang melakukan tugas dan tanggung jawab itu tidak kompeten sehingga hasil yang diharapkan oleh presiden tidak terjadi, apalagi jika bawahan pun tidak memahami apa yang dimaksud oleh presiden maka kekacauan hasil yang diharapkan pun akan semakin besar, apalagi ketika berkoordinasi atau atau bertemu dengan presiden tidak berani melakukan diskusi lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman, alias asal bilang iya saja, siap pak. Apa yang siap? tak tahu pak. Presiden saat ini sepertinya cukup ramah dan mau berdikskusi, seharusnya dengan seperti itu dapat dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam keinginan presiden.     

Selain kompetensi terkait skill meracik informasi serta berkoordinasi, faktor mampu merasakan atau empati serta simpati terhadap siapa-siapa yang akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut harus ada. Faktor emosional atau moral memiliki peran sangat penting dalam meracik informasi untuk dijadikan suatu kebijakan ber kop negara dimana kebijakan itu ditujukan untuk manusia yang bukan mesin.  Toh mereka para pegawai pemerintah yang ditugaskan merumuskan peraturan bukan tentara yang harus siap diperintahkan oleh atasan untuk tugas-tugas yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani, dimana jika pegawai sipil, maka mereka bisa melakukan diskusi atau mungkin komplain kepada presiden terhadap arahan yang dirasa tidak bisa diterapkan terhadap masyarakat. seperti terkait pada apakah karena momen kebijakannya tidak tepat, atau karena golongan yang dikenakan kebijakan tidak tepat, dst. Asalkan penyampain itu langsung disampaikan kepada orang yang hendak kita tuju, bukan malah disampaikan pada pihak lain. Dipecat? itu sudah risiko pegawai, karena sebagai pegawai pemerintah, ditugaskan untuk melayani rakyat bukan untuk bekerja mencari uang. Kalau mencari uang, kerja di swasta saja. Keloyalan terjadap presiden pun sangat diperlukan, jangan sampai ada bawahan presiden yang ikut dalam perumusan kebijakan memang sengaja melakukan tindakan agar presiden kena "batunya" alias ada yang berkhianat untuk tujuan apapun. 

 

Semoga Presiden mampu membenahinya.