Tahun 2023 menjadi tahun yang penting bagi Kabupaten  Badung untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi daerah setelah mengalami keterpurukan ekonomi sejak tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Langkah-langkah sistematis dan terukur untuk menuju pemulihan ekonomi telah memperoleh momentumnya seiring dengan telah berangsur aktifnya kembali industri pariwisata.
Dalam proses tersebut, upaya pemulihan juga harus menghadapi tantangan berat berupa resesi global dan ketegangan geopolitik di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina.
Instrumen kebijakan pembangunan yang kuat diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dalam konteks tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali melalui APBD provinsi Bali dan pemerintah melalui APBN sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah dengan fungsi alokasi, distribusi, dan otorisasi memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah yang berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.
Dalam kondisi yang tidak menentu, kompleks, penuh resiko dan mudah berubah sehingga sering menimbulkan kebingungan (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity/VUCA), maka kebijakan pengelolaan APBD harus pula adaptif terhadap kondisi tersebut. Pengelolaan APBD sejak perencanaan hingga implementasinya tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan normal dan rutin (business as usual).
Diperlukan langkah kreatif dan inovatif agar APBD yang menjadi tumpuan dalam pembangunan daerah dapat secara efektif berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi serta dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat yang telah terpuruk akibat pandemi.
Di sisi lain, terdapat pula kondisi yang berpotensi mengaburkan fokus APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu perhelatan politik tahun 2024.
Kompetisi politik ini tidak terhindarkan akan turut menggerus sebagian sumber daya yang ada untuk kebijakan berorientasi jangka pendek yang tidak berkorelasi secara fungsional dengan upaya pemulihan ekonomi.
Apabila ini yang terjadi maka kinerja akselerasi pemulihan ekonomi yang telah mengalami keterpurukan sehingga mengalami kerusakan yang cukup dalam (scarring effect) tidak akan dapat mencapai momentumnya.
Pengelolaan APBD di masa transisi dari keterpurukan menuju masa pemulihan harus difokuskan pada perbaikan berbagai indikator makro pembangunan yang menjadi proxy kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, penggangguran, dan kemiskinan.
Perkembangan beberapa indikator pembangunan tersebut pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:
