Mohon tunggu...
deniranggup
deniranggup Mohon Tunggu... Mahasiswa - Boy rg

Marjaavaan (Aku akan Mati): Cinta yang hilang, harapan untuk kembali.

Selanjutnya

Tutup

Politik

JALAN MENUJU PERPANJANGAN OTSUS

20 Juli 2021   13:42 Diperbarui: 20 Juli 2021   13:46 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Seperti halnya Kolonialisme Barat, seperti Kekaisaran Romawi, Spanyol, Portugis dan Inggris memberikan Otonomi Khusus kepada wilayah jajahannya dengan ketentuan (1). PEMBAYARAN PAJAK wilayah KOLONI, (2). Eksploitasi Sumber Daya Alam, (3). Sistem Perbudakan.  

Begitu pula, Neo-Kolonialisme di WEST PAPUA, Indonesia Memaksakan OTSUS dengan Ketentuan (1). PAJAK Investasi Tambang (Emas, Minyak, Sawit dll) milik Indonesia, (2). Eksploitasi Sumder Alam Papua oleh Investor Asing dan Indonesia, (3). Perbudakan dalam Sistem NKRI (Pendidikan, Ekonomi, Kebudayaan dan Pemerintahan).

Ya, OTSUS lanjut, karena Sumber Dananya sudah jelas dari IUPK dan Divestasi Saham Freeport 2021 -2041. PT. Inalum dapat 41%, Pemrpov dan Pemda Timika dapat 10%.

Selebihnya, rakyat Papua dapat UU Otsus, dengan kenaikan dananya katanya 2, 25%. Ya, itu hanya sebagian dari pajak tahunan PTFI, Indonesia dapat sekitar Rp. 45 T, sekurang-kurangnya dari Rp. 45 T, diberikan ke Papua sekitar Rp. 9 T atau Rp. 12 T sebagai dana Otsus, yang dibagi 2, Papua dan Papua Barat. Jadi perhitungan kasarnya, Indonesia dapat Rp. 36 T.

Kemungkinan besar dari Rp. 36 T, ya dibagi-bagi lagi ke pejabat-pejabat Papua, kira-kira Rp. 6 T, sebagai uang tutup "mata, telinga dan mulut".

Pertanyaannya, 10% itu kira-kira berapa Triliun ...? 41% itu kira-kira berapa Triliun ... ?

Ya Pemerintah Indonesia dahulukan sumber dana Otsus (2017-2020), PI urus perubahan KK menjadi IUPK dan Divestasi Saham kemudian sibuk bagi-bagi saham.

Dari situ, barulah mereka mulai pikir dana Otsus yang berakhir tahun 2021, sama dengan KK Freeport yang berakhir tahun 2021. Karena Freeport sudah Oke, sebagai sumber dana Otsus, maka mulai tahun 2020-2021, Pemerintah Indonesia sibuk dengan revisi Otsus.

Untuk diingat, kalau tidak salah Kontrak Karya BP Migas, LNG Sorong itu berakhir tahun 2026. Dan Indonesia juga rencana akan perpanjang dan terbitkan IUPK.

Chrido Isme.
#goodNarasi
Solusi untuk kita OAP apa ??
#Berhitung
Gunakan logika sehat sesuai informasi data Valid kondisi real Papua.
Demografi
Topografi
Antropologi
Etnografi
#OMonganPAlingIndahNogei99+1
JUJUR & TRANSPARAN 

sumber facbook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539744730480167&id=100033339351179

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun