Siapa saja wajib pajak yang ber’kongkalingkong’ dengan Gayus untuk memanipulasi jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas Negara adalah satu pertanyaan yang jawabannya sampai dengan detik ini masih dinantikan masyarakat luas. Hingga detik ini terhitung sejak terungkapnya persekongkolan manipulasi pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan gayus dan komplotannya belum dapat diketahui.
Namun tampaknya masyarakat masih harus bersabar untuk dapat segera mengetahui nama-nama wajib pajak dan rekan persekongkolan Gayus itu. Sangat disayangkan cara kerja penegak hukum dalam menangani kasus ini, bahkan terkesan seperti dialihkan kepada kasus Markus yang lain yang melibatkan Syahril Djohan.
Berbeda dengan cara polisi menangani kasus-kasus terorisme, dalam halmana polisi begitu cepat mengumumkan nama-nama tersangka teroris bahkan dalam waktu hanya 1x24 jam masyarakat sudah dapat mengetahuinya siapa saja tersangka teroris itu.
Masyarakat seperti ingin dibuat lupa, bahwasanya kasus Gayus juga melibatkan individu dalam institusi kepolisian. Demikian pula halnya dengan institusi kejaksaan yang personilnya juga terlibat, dan adalah setali tiga uang yang terjadi pada institusi Ditjen Pajak yang berusaha menutupi dan tidak mengumumkan nama-nama yang bersalah terkait kasus Gayus.
Karenanya diharapkan masyarakat yang peduli jangan sampai lupa bahwasanya:
1.Ada personil di Kepolisian yang telah melakukan kesalahan penyidikan dalam pengusutan dana pada rekening Gayus yang merupakan hasil penggelapan dan manipulasi pajak. Saat Gayus lolos dari jerat hokum, mulanya Kepolisian hanya menyatakan hanya sejumlah Rp. 370 juta uang di rekening Gayus yang bermasalah, tetapi kemudian hari Kepolisian meralat dengan mengatakan ada lebih dari 149 perusahaan terkait dengan Gayus.
2.Sebelumnya Kepolisian selalu membantah bahwa tidak ada Pati Polri yang terlibat Gayus, kemudian diralat dengan mengatakan ada 2.
3.MA sebelumnya mengatakan bahwa Hakim pada kasus Gayus tidak terlibat, kemudian hari diketahui ada hakim yang menerima uang suap pada kasus Gayus.
4.Kejaksaan selalu mengatakan bahwa tidak ada jaksa pada kasus Gayus terlibat persekongkolan. Kemudian hari diketahui bahwasanya ada lebih dari satu jaksa terindikasi bersekongkol.
5.Ditjen Pajak membebas tugaskan 10 orang kolega dan atasan Gayus, namun tidak pernah diumumkan siapa saja mereka.
Dari ke 5 poin di atas, dapat terlihat bahwasanya setiap instansi terkesan berusaha keras untuk menutup-nutupi aib yang ada di instansinya. Bila demikian adanya, maka wajib bagi kita mempertanyakan komitmen dan janji pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai panglima, yang kenyataan dilapangan terbalik dengan janji tersebut.
‘Tidak ada makan siang yang gratis’ adalah satu ungkapan bahwa tidak ada satu perbuatan yang tanpa didasari suatu pamrih.
Simak peristiwa berikut ini:
(Kepolisian) : “hanya sejumlah Rp. 370 juta dana di rekening Gayus bermasalah’
(Hakim dan Jaksa) : membebaskan Gayus dari dakwaan.
Apakah semua di atas itu gratis ?
Kita simak lagi:
Bila jumlah yang ada di rekening Gayus mencapai jumlah Rp. 30 Milyar, maka perlu dipertanyakan apakah wajib pajak yang menyetor dana ke rekening Gayus itu melakukan tanpa pamrih.
Kita coba menerka bila wajib pajak dan Gayus berkomplot, dan Gayus menerima 50% dari jumlah pajak yang dimanipulasi maka ada Rp. 30 Milyar lagi yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke kas Negara hasil manipulasi Surat Setoran Pajak (SSP) hasil persekongkolan. Jadi berapa sebenarnya Negara dirugikan?!!
Belum lagi kalau dana yang ada di rekening Gayus itu sudah merupakan sisa dari jumlah yang turut dibagikan ke kolega-koleganya (karena tentu tidak mungkin Gayus bertindak sendiri), hitung saja ulang berapa besar Negara dirugikan oleh seorang Gayus?! Apakah perbuatan Gayus ini tidak lebih jahat dari teroris ?!
Juga bila ternyata Gayus berlaku seperti Bahasyim Assiffie yang menyebar dana hasil manipulasi pajak ke beberapa rekening keluarganya, maka hitung lagi berapa besar kerugian Negara dari penerimaan pajak.
Apakah cuma Gayus, Bahasyim Assifie dan sejumlah oknum pajak di Surabaya yang melakukan itu ?
Apakah sudah ada nama-nama tersangka terkait kasus Gayus dan Bahasyim yang diumumkan Kepolisian?
Apakah sudah ada nama-nama wajib pajak dan perusahaan-perusahaan terkait Gayus yang diumumkan?
Coba tanya kenapa Polri sibuk mengalihkan dengan kasus Syahril djohan, Susno dan teroris, sementara kasus penggelapan pajak ini terkatung-katung.
