*Miris, Kades Lebih Takut Ancaman daripada Memikirkan Nasib Warga*
Acara sosialisasi pencairan bantuan keuangan desa (Bankeudes) di Boyolali baru-baru ini menjadi sorotan setelah lebih dari 50 persen desa tidak mengirim perwakilannya. Dilaksanakan di Pendapa Ageng pada Jumat, 27 September 2024, acara ini seharusnya menjadi langkah penting dalam peluncuran dana bantuan senilai Rp 22 miliar. Namun, ketidakhadiran desa-desa dari empat kecamatan---Ngemplak, Juwangi, Simo, dan Cepogo---menunjukkan adanya dinamika politik yang mempengaruhi jalannya pemerintahan lokal.
Kepala Desa Kedungpilang, Rohadi Jatmiko, menyoroti bahwa salah satu sumber dana Bankeudes kali ini berasal dari aspirasi anggota DPRD, berbeda dari mekanisme sebelumnya yang melalui kecamatan. Meski para kepala desa menyambut baik adanya Bankeudes, pencairannya yang berdekatan dengan Pilkada pada 27 November menimbulkan dilema. Rohadi mengungkapkan keinginan agar pencairan dilakukan setelah Pilkada atau ditunda ke tahun depan untuk menghindari komplikasi politik.
Di tengah ketegangan politik menjelang Pilkada, sepinya sosialisasi pencairan Bankeudes di Boyolali menggarisbawahi betapa dinamisnya situasi politik lokal. Ketika bantuan keuangan desa seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, kenyataannya adalah bahwa politik sering kali mengaburkan prioritas tersebut.
Ketidakpastian politik dan jadwal Pilkada yang berdekatan menjadi salah satu alasan kepala desa enggan hadir. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan adanya pengaruh politik dari calon bupati seperti Agus Wirawan, yang berupaya mengarahkan para kepala desa agar tidak menghadiri acara tersebut. Dalam upaya memperkuat posisinya, Agus diduga menciptakan narasi bahwa abstain dari sosialisasi akan menguntungkan posisi politik mereka, menyoroti ketidakpuasan terhadap pemerintah saat ini.
Permainan politik semacam ini, meskipun mungkin menguntungkan secara strategis bagi Agus, justru mengabaikan kepentingan masyarakat yang paling membutuhkan. Dana Bankeudes bukan sekadar alat politik; ini adalah hak masyarakat yang seharusnya diprioritaskan di atas segala kepentingan politik. Dengan menyusun narasi bahwa mendukung program pemerintah saat ini dapat merugikan kepala desa, Agus Wirawan berupaya membentuk blok politik yang kuat di tingkat desa, sebuah langkah yang bisa merugikan distribusi bantuan yang sangat diperlukan.
Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Memastikan bahwa bantuan keuangan desa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran harus menjadi prioritas utama. Kepala desa seharusnya menilai keputusan mereka berdasarkan manfaat konkret yang bisa dirasakan oleh warga, bukan sekadar strategi politik jangka pendek. Hanya dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud.
Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas permainan politik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan desa-desa di Boyolali terpenuhi, dan bahwa bantuan yang ada tidak terhambat oleh dinamika politik yang tidak menguntungkan. Masyarakat Boyolali layak mendapatkan pemimpin yang menempatkan kesejahteraan mereka di atas ambisi politik pribadi, dan saat inilah waktu yang tepat untuk menunjukkan komitmen tersebut
