NUSANTARANEWS.CO -- Ada yang menarik sekaligus menggelitik di masyarakat akhir-akhir ini terkait peringatan G30-S-PKI. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya sedikit media massa yang memberitakan, tidak demikian dengan tahun ini. Isu ini begitu menyeruak hingga menimbulkan diskusi, debat, serta polemik yang melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi, praktisi politik, hingga para pelaku sejarah. Tak sedikit yang menggorengnya sebagai isu untuk menekan lawan politik.
Tulisan ini tak bertendensi untuk memberikan kuliah singkat mengenai apa itu komunisme. Kemajuan teknologi sudah melahirkan Profesor Google sehingga siapapun bisa mencari tahu apa itu komunisme hanya dalam hitungan detik. Saya hanya hendak mengajak kita semua berfikir sejenak, bahwa ketakutan akan komunisme jangan terlalu dibuat secara berlebihan. Ideologi ini sudah tak layak untuk dikonsumsi dan hanya sedikit negara bangsa di dunia ini yang memeluknya, bahkan terkadang dengan ambivalensi dan hipokrisi dalam implementasinya. Selain itu, ontologi ideologi ini juga jauh sekali bertentangan dengan landasaan idiil bangsa Indonesia, Pancasila.
Komunisme mengajarkan bahwa tidak ada kepemilikan individu, semuanya harus tersentralisasi kepada negara. Prinsip ini lahir didasarkan pada pemahaman bahwa untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tidak boleh ada penindasan dari satu pihak kepada pihak lain, semua harus setara, sama rata sama rasa. Negara sebagai kuasa politik akan bertindak untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Secara logika, prinsip ini tentu keliru.
Manusia dibekali daya cipta, rasa, karsa dan karya sebagai makhluk hidup. Dengan berbagai daya tersebut, sangat lazim tercipta kerja sama, kompetisi, bahkan konflik sebagai dinamika hidup. Adapun untuk mengekang individualisme dalam diri manusia seperti yang ditekankan oleh realis klasik bahwa manusia adalah Homo Homini Lupus atau Animus Dominandi, secara inheren ada filter otomatis dalam diri manusia, yakni altruisme. Sentralisasi kepada negara seperti yang digariskan paham komunisme, bukan saja mematikan kreativitas manusia untuk mengembangkan dayanya, tapi juga pelanggaran terhadap HAM yang hakiki. Tidak ada meritokrasi di masyarakat.
Komunisme mengultuskan hal-hal yang sifatnya material atau kebendaan. Inilah esensi pokok dari materialisme dialektika atau materialisme historis dalam ajaran komunisme. Segala keberanan hanya seturut pada sesuatu yang nyata (materi). Oleh karenanya, agama disebut sebagai candu yang melenakan masyarakat. Secara eksplisit, ide komunisme merupakan negasi dan penolakan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menolak hal-hal yang sifatnya surealis. Ide ini sudah barang pasti tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, bahkan pemeluk animisme dan dinamisme sekalipun, terlebih lagi Indonesia yang berpijak pada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Dalam praksis komunisme, peran partai komunis begitu sentral. Hanya ada satu partai di negara-negara yang berlandaskan ajaran komunisme. Oleh sebab itu, hanya ada satu partai di Tiongkok, yakni Partai Komunis Tiongkok, begitu juga dengan Vietnam dan Uni Soviet pada masa lampau. Logika satu partai ini sungguh tidak sesuai dengan demokrasi.
Meskipun menghirup udara serta makan dari tanah yang sama, setiap warga negara tentu memiliki aspirasi dan pandangan yang berbeda-beda. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely! Peletakan kekuasaan hanya pada satu partai hanya akan memproduksi hegemoni, perilaku diktator penguasa, serta kesewenang-wenangan. Indonesia punya pelajaran mahal akan hal ini. Pengekangan aspirasi politik hanya pada tiga partai saja pada masa orde baru justru menjadi pemantik api reformasi 1998, apalagi jika dikekang hanya pada satu partai saja. Secara prinsipil, ide satu partai hanya mengkerdilkan rakyat dan cermin kebengisan penguasa.
Komunisme selalu menekankan pada prinsip pertentangan kelas. Selalu ada konflik di masyarakat, seperti tuan tanah yang kapitalis dengan kaum buruh yang miskin. Ide pertentangan kelas ini muncul karena seturut zaman kemajuan barat pada masa itu yang dilanda revolusi industri sehingga menimbulkan kapitalisme dalam skala masif. Sayangnya, kapitalisme menghadirkan wajah buruk manusia, yakni penindasan dari yang kuat kepada yang lemah.
Terlepas dari cita-cita anti kapitalis yang menjadi genealogi komunisme, ide sentralisasi kepada negara tetap tidak manusiawi dan mematikan kreasi. Menangani pertentangan kelas dengan hegemoni negara bukanlah langkah elegan. Negara sebagai entitas politik sudah selaiknya menggiring masyarakat pada dinamika yang sehat, yakni koopetisi (kooperasi dan kompetisi). Dalam koopetisi, ide buruk kapitalisme yang mengultuskan individu, serta komunisme yang mematikan kreasi individu, semuanya ternegasikan.
Okelah, hal-hal tersebut sifatnya terlalu ontologis. Sekarang kita bisa menengok fakta riilnya di negara-negara yang menganut paham komunisme. Alangkah sulit bagi Tiongkok untuk mencapai kemajuan ekonomi dengan economic growth sebesar dua digit serta cadangan devisa tiga besar di dunia, belum lagi apabila kita menilik kenaikan anggaran pertahanan dari tahun ke tahun, apabila mereka benar-benar an sichdan persisten menjalankan prinsip komunisme.
Komunisme yang dijalankan oleh Tiongkok saat ini tidak benar-benar komunisme yang puritan. Secara politis, mereka menerapkannya, tapi secara praksis ekonomis, mereka berasyik-masyuk dengan liberalisme. Coba kita ingat sebentar kata-kata masyhur Deng Xiaoping, bapak reformasi Tiongkok empat dasawarsa silam, "tak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus". Taklimat Deng tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa Tiongkok tak terlalu menganggap penting untuk berkhidmat kepada komunisme. Bahkan jika ada kucing belang hitam putih sekalipun, akan digunakan oleh Tiongkok jika bisa membawa kemajuan.
