Tanah Bumbu - Persoalan perbatasan antara dua kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut ternyata menjadi persoalan pengusaha tambang yang memiliki IUP Eksplorasi yang dikeluarkan pemerintah Tanah Bumbu sebelumnya, dan persoalan ini tidak berpengaruh terhadap sosial masarakat, tetapi berpengaruh pada jadwal Anggota DPRD ke Jakarta. Biasanya Anggota DPRD Tanah Bumbu berangkat ke Jakarta dua kali sebulan yang menelan biaya pertahun khusus untuk itu sekitar Rp. 5.760.000.000, ada kemungkinan jadwal untuk kejakarta akan bertamabah tidak seperti biasanya dalam rangka memperjuangkan perbatasan.
Bertambahnya jadwal keberangkatan diluar dari jadwal resmi membuat Publik bertanya, apakah keberangkatan tersebut atas biaya sang pengusaha? Jika benar maka terjawab sudah bahwa pengusaha dibalik masyalah perbatasan yang dipersoalkan Anggota DPRD Tanah Bumbu.
Masyarakat menengarai soal perbatasan hanyalah persoalan dua pengusaha yang ingin berinvestasi disana, dan tak etis jika persoalan ini didesain para elit politik seakan-akan ini persoalan publik.
“Saya curiga hak interpelasi yang dikumandangkaan DPRD Tanah Bumbu hanya untuk kepentingan pengusaha, persoalannya kenapa DPRD harus buang-buang energi mempermasyalahkan perbatasan, kemudian melakukan konferensi pers yang digelar di Restoran Hotel Sriwijaya Jakarta, padahal di kampung kita banyak persoalan yang lebih penting justru ditinggalkan dan tidak mendapat perhatian. Kemudian apa korelasinya antara perbatasan dengan masyarakat? padahal disanakan tidak ada manusianya, lalu dimana letak hak publik yang terabaikan, hampir-hampir tidak ada, jadi jelas ini hanya kepentingan pribadi seseorang.” tutur Amir aktivis yang sekarang melihat keanehan terhadap tingkah dewan yang terhormat.
Hak interpelasi yang dikoarkan oleh Fraksi-fraksi di DPRD justru tidak mendapat simpati rakyat, karena mereka justru menilai ada udang dibalik batu “Aneh dan janggal terletak bukan dari soal perbatasan antara kecamatan satui dan kecamatan kintap, tapi terletak pada tingkah Anggota DPRD Tanah Bumbu yang ingin hak interpelasi, persoalan yang lebih parah didaerah masih banyak, pendidikan, kesejahteraan, jalan, kesehatan, tapi kenapa hak interpelasi tidak pernah digunakan, apa lantaran karena urusan social kemasyarakatan tidak ada ampaunya.” gurau Samsir pada Borneo Journal saat di tanya mengenai hak interpelasi DPRD Tanbu.
Dia juga menambahkan bahwa dia meyakini hak interpelasi hanyalah ajang bisnis, jadi masyarakat menilainya itu bukan prestasi tapi hanya sebuah basa-basi deal or no deal. Bagi masyarakat justru ini hanyalah sebuah manuver politik yang diharapkan berujung pada nilai bisnis untuk kepentingan peribadi, entah untuk siapa yang pasti bukan untuk masyarakat.
