BIMA-NTB---Masih tanda tanya kemana arah dan rimbah mengalirnya dana Partai Berkarya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aroma adanya dana tersebut bersumber dari DPP di Jakarta, yang dikucurkan melalui DPW Provinsi NTB kemudian diteruskan ke Ketua DPD Kabupaten Bima.
Sebelumnya, adanya dana partai tersebut untuk membantu caleg Partai Berkarya guna meraih perolehan suara banyak. Hingga polemik muncul terkait pembayaran uang saksi. Namun apa yang terjadi, harapan itu pun pupus. Namun ada beberapa caleg itu sendiri yang mengeluarkan biaya sendiri dan patungan untuk membayar dana saksi yang konon terlanjur direkrut atas perintah partai.
Ketua dan unsur wakil ketua DPD Partai Berkarya saat itu, pun terkesan membungkam. Karena memang kepengurusan yang ada, hanya diliputi beberapa orang dari lingkaran keluarga saja.
Namun, para simpatisan dan pendukung Partai Berkarya bentukan Cendana ini, pun mengambil langkah tersendiri untuk mengawal suara caleg maupun partai hingga ke tingkat KPUD. Tak ada biaya---mereka tetap semangat dan kritis diantara dinamika saat pleno berlangsung.
Di tengah dinamika tersebut---aroma adanya kucuran dana partai pun menjadi buah bibir dalam internal Partai Berkarya Kabupaten Bima. Gerak gerik segelintir unsur pimpinan partai yang terkesan dikendalikan oleh lingkaran keluarga tersebut, menimbulkan kecemburuan dalam internal itu sendiri. Hingga sesumbar dan tanpa disadari oleh salah satu wakil ketua DPD Partai Berkarya, menyesalkan keterlambatan kucuran dana tersebut.
Lintas transaksi terus terjadi. Beberapa Pengurus DPC Partai Berkarya Kabupaten Bima "disuntik". Namun belakangan kemudian, "suntikan" vitamin tersebut ditarik kembali.
Klarifikasi demi klarifikasi sempat menuai amarah. Ketua DPD Partai Berkaya Kabupaten Bima Abdul Rauf, pun gerah adanya pemberitaan yang seakan menyudutkan dirinya. Bahkan informasi seperti itu menurut Abdul Rauf adalah fitnah. Namun pada akhirnya, klarifikasi yang terjadi dalam group internal DPD Partai berkarya Kabupaten Bima, akhirnya mulai ada titik terang.
Namun, Ketua DPD PB Kabupaten Bima Abdul Rauf, terkesan beralibi bahwa dana tersebut bukanlah dari partai politik, melainkan uang pribadi pak Darmawan (Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi NTB). Dan, dana tersebut sudah ia dikembalikan mengingat beliau (Darmawan,red) meminta ditranfer kembali. Namun sayanknya, tanda transfer pengembalian dana pribadi ke pak Darmawan tidak bisa dibuktikan dalam klarifikasi di group internal DPD Partai Berkarya.
Kendati dengan pengakuan Abdul Rauf seperti itu---justru terkesan ada kerancuan jika memang hal demikian merupakan pengakuan Darmawan selaku Ketua DPW Partai Berkarya NTB, bahwa uang ratusan juta dimaksud adalah uang pribadinya.
"Menurut saya, itu pengakuan yang sangat multitafsir," kata Muh Nur Dirham dalam klarifikasinya.
Muncul pertanyaan, jika memang nilai ratusan juta itu merupakan uang pribadi Ketua DPW Partai Berkarya NTB dengan dalih khusus untuk kebutuhan tertentu---maka DPD Kabupaten Dompu, Kota Bima, Sumbawa dan KSB---juga akan mendapatkan 'suntikan' anggaran pribadi Darmawan mengingat lima daerah tersebut merupakan Dapil yang sama.
