Paket Bali WTO, Kemenangan Korporasi bagi Rantai Pasokan Multilateral

Paket Bali WTO, kemenangan korporasi bagi rantai pasokan multilateral

Oleh: Bonnie Setiawan

KTM WTO yang seharusnya berakhir tanggal 6 Desember 2013, terpaksa diperpanjang satu hari untuk menghindari krisis dan demi menyelamatkan sebuah pertaruhan besar, yaitu WTO yang masuk ke dalam era baru perdagangan abad 21. Drama bertahannya India mempertahankan ketahanan pangan dalam hal cadangan pangan nasionalnya, sebenarnya memperlihatkan kontradiksi di negara-negara industri rantai pasokan baru yang di satu pihak rakyatnya masih banyak yang miskin, tetapi di lain pihak telah menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Persetujuan India sebenarnya memperlihatkan kemauan negara itu untuk berpartisipasi penuh dalam pembagian kerja internasional yang baru.

Karenanya tidak mengherankan bahwa Paket Bali sebenarnya tidak mencapai hasil apa-apa di bidang pertanian dan LDCs (Negara-negara paling miskin). Kedua komponen Paket Bali tersebut hanya menjadi semacam hiasan saja agar pantas untuk disetujui, karena tidak ada hal yang baru sama sekali dari kesepakatan dalam kedua komponen tersebut. Komponen yang sebenarnya menjadi tujuan Paket Bali adalah Trade Facilitation (Fasilitasi Perdagangan), dan hal ini sebenarnya sudah terbaca sejak WTO masih dipegang oleh Pascal Lamy. Dalam sidang General Council WTO bulan Mei 2013, Pascal Lamy menyatakan bahwa “The discussion focused on the systemic conditions under which global value chains can work better, including the importance of trade facilitation measures, the blurring frontier between goods and services.”

Karenanya kesepakatan atas fasilitasi perdagangan adalah kunci pembuka bagi masuknya WTO ke dalam era baru perdagangan rantai pasokan. Dengan disetujuinya fasilitasi perdagangan dalam paket tersebut, maka WTO kini akan mengembangkan paket rantai pasokan global, yang sebenarnya berada melampaui paket Bali.  Beberapa perjanjian di dalam WTO yang akan menghantarnya menjadi badan perdagangan abad 21, selain fasilitasi perdagangan adalah TISA (Trade in Services Agreement) yang sifatnya plurilateral (tidak mencakup seluruh anggota WTO), ITA (Information Technology Agreement), dan E-Commerce. Perlu dipahami bahwa kini terjadi kekaburan arti antara kategori barang dan jasa atau antara perdagangan dan investasi. Jasa dan investasi kini merupakan bagian integral dalam rantai pasokan global. Dalam bahasa WTO, hal itu disebut sebagai poros dari perdagangan-jasa-investasi (trade-servives-investment nexus).

Dalam perdagangan rantai pasokan global, kini seluruh Negara di dunia telah terintegrasi di dalamnya dengan derajad yang berbeda-beda. Negara-negara BRICS misalnya merupakan pemain-pemain baru yang kuat, seperti China yang merupakan ‘pusat manufaktur dunia’ ataupun India yang merupakan ‘pusat jasa kantor dunia’. Brazil, Negara asal Dirjen WTO Azevedo, juga pemain utama rantai pasokan regional Amerika Latin. Sesungguhnya kini BRICS terintegrasi penuh dalam rantai pasokan global bersama-sama dengan Negara-negara maju Barat dan Jepang, menjadi sebuah jaringan produksi global (Global production Network) yang sebenarnya. Karena itu pula telah terjadi perluasan kelompok ekonomi utama dunia G-8 menjadi G-20 karena integrasi global tersebut. Indonesia sendiri juga adalah anggota G-20, dengan fungsi sebagai pemasok bahan-bahan mentah dan pasar konsumen yang besar.

Indonesia sebagai Negara tuan rumah KTM WTO ke-9 ini, meskipun merupakan peringkat ekonomi ke-15 dunia, akan tetapi sebenarnya belum terintegrasi penuh dalam rantai pasokan global. Ini karena Indonesia masih mengandalkan ekonominya pada produksi bahan-bahan mentah komoditas pertanian, mineral dan migas. Indonesia hingga kini belum merupakan Negara industri, dimana sumbangan sektor industrinya dalam PDB masih di kisaran 25%. Indonesia juga masih mempunyai sektor pertanian yang terbelakang, sehingga Indonesia seharusnya berjuang keras dalam isu pertanian di WTO. Ekonominya sampai sekarang masih tertolong oleh konsumsi domestik, bukan karena eksport. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, sektor industri mereka sudah diatas 40% dari PDB dan telah terintegrasi penuh ke dalam rantai pasokan global. Karena itu menimbulkan pertanyaan juga, mengapa Indonesia menyediakan diri menjadi tuan rumah WTO kalau bukan karena alasan pencitraan belaka. Sampai akhir perundingan, Indonesia tidak ngotot dalam isu pertanian seperti India. Malahan agenda Indonesia sebagaimana yang ‘dijual’ oleh Mendag Gita Wiryawan, adalah menjadi ‘pelayan’ dari rantai pasokan global, yaitu sebagai pensuplai bahan mentah, pasar bagi sektor jasa dari luar dan pasar yang besar bagi barang-barang import dari luar.  Jadi posisi Indonesia memang serba tidak jelas (sejak dari dulu), dan ini sangat merugikan kepentingan nasional yang tidak pernah terumuskan dengan baik.

Kini dengan kemenangan WTO dalam mencapai ‘deal’ (kesepakatan) baru, maka WTO akan dapat mengatur multilateralisme rantai pasokan global, yang saat ini lebih banyak bersifat regionalisme. Hal ini merupakan kemenangan besar bagi para korporasi transnasional, khususnya dalam bidang logistik dan subkontraktor manufaktur.  Dengan kesepakatan fasilitasi perdagangan, maka peran mereka akan semakin besar. Khususnya peran mereka akan dominan di negara-negara yang tidak punya kapasitas dalam rantai pasokan, seperti Indonesia, yang pemerintahnya tidak pernah memahami masalah-masalahnya ataupun kepentingan-kepentingan utamanya.  Negara-negara yang tidak juga membenahi masalah-masalah industrialisasinya, akan jadi korban kembali dalam perdagangan abad 21, sebuah rezim perdagangan yang jauh lebih kompleks, canggih dan semakin menyebabkan ketimpangan global.