Ada pertanyaan kritis di benak saya ketika berbicara kondisi perburuhan di Indonesia, mengapa gerakan buruh di Indonesia tidak sekuat gerakan buruh di Eropa, Amerika Latin, Jepang, atau Korea?
Reformasi telah berjalan dan gerakan buruh memiliki ruang secara bebas untuk mengekspresikan perjuangannya. Pertanyaannya mengapa potensi besar buruh Indonesia tidak menjadikan mereka kekuatan yang diperhitungkan?
Mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, mengenal diri sendiri adalah pencerahan
Sudah berapa lama kita bekerja?
Apa saja yang telah kita dapatkan?
Seberapa besar pekerjaan kita memberi makna bagi diri, keluarga, dan lingkungan?
Apakah kita puas dengan pekerjaan kita sekarang?
Ataukah, jangan-jangan, tidak ada makna lagi dalam pekerjaan kita?
Sebab pekerjaan itu sendiri? Ataukah kita sedang disorientasi?
Apakah kita menyadari siapakah diri kita?
Mari tinggalkan sejenak pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab lazim diungkapkan oleh kita yang merasakan kesenjangan antara penghasilan, kebutuhan hidup, dan gaya hidup yang ingin dicapai. Aha, ukuran kebutuhan hidup layaklah yang menjadi biang kerok kerusuhan berdarah demo buruh di Batam, akan menarik untuk dilihat agak bergeser memikir dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, peristiwa itu dipicu oleh suatu sikap pengabaian pejabat pemerintah terhadap tangung jawab moral terhadap rakyatnya, yaitu mensejahterakan. Sejahtera berarti aman sentausa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).
Ketika banyak pejabat publik menjadi penipu dan pencuri uang negara bernilai miliaran, buruh menuntut revisi penghitungan nilai Kebutuhan Hidup Layak. Mereka merasa pemerintah yang diwakili pejabatnya telah salah memperkirakan kebutuhan layak para buruh yang dianggap tidak sebanding dengan tingginya tiap individu mengkonsumsi gaji. Secara teknis, penentuan Kebutuhan Hidup Layak memang dilakukan oleh pejabat mewakili kekuasaan negara, kemudian perwakilan buruh sebagai end user, dan organisasi pengusaha yang nantinya wajib membayar nominal minimal dari Upah Minimal yang ditetapkan. Besaran upah inilah yang dianggap layak oleh pemerintah dan dianggap tidak layak oleh buruh.
