Kasus yang menggerogoti para anggota DPR membuat aku anggota masyarakat terkecil (baca: individu) semakin mengerti bahwa aku telah salah memberikan kepercayaan suaraku pada mereka. Penyesalan memang bukan sebuah penyelesaian tetapi ini adalah pengalaman yang mendidik-ku untuk lebih berhati hati dalam menyerahkan sebuah suaraku yang mungkin tidak di pandang atau berguna apabila di lihat dalam konteks individu. Namun suaraku akan menggema ketika banyak suara lainnya yang sama.
Aku membayar kewajibanku pada negara ini dengan menjalankan semua permintaan negara ini. Mulai dari pajak dengan mengurus NPWP yang pastinya telah memiliki KTP hingga SIM dan lainnya yang mungkin bisa di telesik lebih jauh para wakilku yang dahulu ku beri mandat belum tentu membayar semua kewajibannya pada negara. Tetapi aku tak ambil pusing dengan hal itu lantaran aku mencoba memahami bahwa mereka berkorban untuk meluangkan waktunya mengurus negara ini. Akan tetapi sayang justru saat ini aku melihat bagaimana suaraku di pergunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan persoalan yang menjadi subtansi yang kusuarakan justru tak kunjung di perhatikan.
Kasus korupsi, penggunaan jabatan untuk hal yang tidak semestinya hingga tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan membuat keyakinan pada diriku untuk mencabut mandat suaraku dari wakil yang selama ini duduk di badan perwakilan alias DPR dan menikmati hasil kerjaku melalui pajak yang hampir setiap hari aku bayarkan dalam setiap transaksi yang kulakukan.
Pertanyaanku saat ini adalah, bagaimana mekanisme mencabut mandatku agar tidak lagi aku terbeban bahwa karena suaraku mereka bisa merusak bangsa dan negara ini. Mandat atau suaraku yang di wakilkan hanya mempunyai mekanisme pemberian tetapi belum ada mekanisme pencabutan. Pintar memang, aku yang bodoh yang baru tersadar bahwa selama ini aku telah di tipu walaupun tingkat pendidikanku bisa di bilang tidak rendah hanya setingkat magister di bidang hukum.
Berbagai referensi aku coba cari apa mekanisme yang bisa mencabut suaraku, namun belum mendapatkan sesuatu yang cukup untuk hal itu. Entah apakah kedepan ada yang mencoba memikirkannya atau bahkan memberikan solusinya dan bukan sekedar Badan Kehormatan (BK) yang dalam penilaianku masih sangat tumpul karena banyak pertimbangan. Tetapi yang pasti dalam setiap profesionalisme ada 2 hal yang terpenting yakni reward dan punishment dan tentunya keduanya di lihat dalam penilaian sang pemilik suara.
Namun di luar itu semua aku menyarankan sebuah ide untuk membuat sebuah badan yang bertugas untuk melakukan pencabutan suara konstituen seperti satu suara yang aku punya tentunya dengan tetap menjaga azas yang telah di sepakati bersama. Semoga...
