Sekarang ini banyak sekali berita tentang kekeringan yang sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sungguh kabar yang memilukan, betapa tidak negara kepulauan yang di kelilingi air tetapi bermasalah dengan ketersediaan air. Menjadi sangat ironis ketika daerah yang mengalami kekeringan adalah daerah-daerah yang menjadi sumber produksi pangan, sedangkan kota-kota besar yang ruang terbuka hijau-nya terbatas bahkan tidak ada tidak mengalami kekeringan.
Kali ciliwung yang sering dituduh penyebab banjir di jakarta sekarang ini seakan tidak ber-air sama sekali, hal ini tercermin dari Bendungan Katulampa yang menjadi tolak ukur debit air Sungai Ciliwung di daerah hulu yang kering kerontang. Bahkan sekarang bisa dimanfaarkan warga untuk mengambil pasir di tengah-tengah sungai. Yang  menjadi pertanyaan besarnya apakah kawasan hulu Sungai Ciliwung sudah tidak mempunyai cadangan air lagi, dan apakah kawasan Puncak masih menjadi daerah tangkapan air yang seharusnya dilindungi dari berbagai macam bangunan yang mengganggu resapan air.
Masalah kekeringan di indonesia yang seakan terjadi berulang-ulang tanpa ada usaha perbaikan atau penyelesaian dari semua pihak, terutama dari masyarakat dan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya. Apakah kekeringan ini disebabkan oleh cuaca dan ketidakadaan curah hujan atau tidak adanya waduk atau penampungan air bersekala besar di daerah tersebut atau tanah tidak bisa menangkap dan menahan air hujan? Satu hal yang menjadi sorotan saya ialah luasan kawasan hutan di hulu sungai yang semakin mengecil. Pemanfaatan kawasan hutan di hulu sungai seakan tidak terkonsep dan terencana dengan baik, seakan hutan di kawasan hulu yang perlu di jaga adalah hutan yang berada di ujung hulu sungai dan daerah bantaran aliran sungai.
Kawasan hutan di hulu sungai memang menjadi daya tarik ekonomi yang tinggi, apa lagi di dukung dengan udara yang sejuk, masih banyak pepohonan, tersedia banyak air dan harga lahan yang cukup murah karena berada di daerah terpencil sebagai contohnya kawasan Puncak dan Bandung utara 20 tahun lalu. kawasan tersebut sekarang banyak berubah fungsi karena kepentingan ekonomi menjadi salah satu acuan sebagai kemajuan daerah. Hutan mulai hilang seiring dengan berjalannya waktu dan mulai digantikan dengan ladang atau kebun warga kemudian berubah lagi menjadi pemukiman dan fasilitas pendukung lainnya.
Pengaturan tata ruang sebenarnya menjadi kunci dalam penyelamatan lingkungan. Tetapi sayangnya kebijakan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak pernah sinkron dan berjalan sendiri-sendiri. Otonomi darah menciptakan pusat kehilangan legitimasi untuk bergerak dan mengurus lingkungan di daerah dan bagi daerah menjadi kesempatan untuk mengelola lingkungannya agar menghasilkan PAD. Sungguh ironis memang kenyataan ini, sebagai contohnya kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur) yang menjadi kawasan resapan, sumber dan tampungan air dari Sungai Ciliwung yang mengalir dari kaki Gunung Gede sampai ke Teluk jakarta hanya kawasan hulunya di kendalikan oleh Kab Bogor sebagai pemilik wilayah tersebut, sedangkan yang merasakan efek kebanjiran nya daerah Jakarta. Pemerintrah pusat sekan tidak bisa melakukan indakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini dan karena otonomi daerah terjadi tarik menarik kepentingan antara kawasan hulu dan hilir. Jakarta seringkali menyalahkan bogor bila banjir datang, begitu pun sebaliknya bogor mempertanyakan apa kontribusi jakarta untuk menjaga klelestarian daerah hulu. Akan lebih baik apabila urusan pengelolaan wilayah yang menyangkut lintas daerah (baik itu hubungan antar kab/kota dengan kab/kota, kab/kota dengan provinsi dan provinsi dan provinsi) dipegang pusat sepenuhnya dan darah hanya menjadi pengawas saja.
Permasalahan lingkungan ini, khususnya pengelolaan hutan sebagai daerah tampungan hujan harus mempunyai road map yang jelas, pemerintah pusat harus memiliki kewenangan mutlak dan bisa mengikat daerah agar terciptanya sinkronisasi peraturan mengenai manjemen lingkungan di indonesia. Pengelolaan lingkungan harus terbebas dari intervensi kepentingan apapun karena ini menyangkut hajat hidup tidak hanya orang banyak tetapi termasuk juga didalamnya floura dan fauna. Dengan manajeman pengelolaan kawasan hutan yang terpusat diharapkan bisa mengurangi dampak hilangnya hutan di daerah-daerah tangkapan air dan menjadikan kawasan hutan di hulu dan daerah aliran sungai terjaga sehingga pasokan air ke sungai dapat berlangsung sepanjang tahun sehingga tidak sampai terjadi kekeringan seperti yang melanda sejumlah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan fokus dan ketegasan semua pihak dalam menjaga lingkungan.
Ketidaktegasan akan perlindungan, penggunaan dan perencanaan dalam mengatur fungsi lahan/kawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan. Manajemen lingkungan yang amburadul dan dilaksanakan setengah hati secara sadar atau tidak telah menghancurkan ketahanan negara ini. Sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang luas, indonesia seakan tidak punya kekuatan untuk menjaga kelestarian hutannya. Kawasan hutan yang sejatinya menjadi daerah tangkapan air dengan mudahnya diubah fungsinya menjadi kawasan ekonomi produktif  demi mengejar rupiah dan tanpa memikirkan daya dukung lingkungan sekitarnya. Alih fungsi kawasan hutan menjadi sesuatu hal mudah dan wajar bila dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Seringkali hutan-hutan di Indonesia ini dikorbankan dengan alasan legal formalnya di alih fungsikan, dibuka, dirambah mau pun dimanfaatkan karena kepentingan ekonomi jangka pendek.
Pemerintah dan masyarakat seakan belum teredukasi dengan baik tentang manfaat dan kegunaan hutan bagi kelangsungan hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Tidak adanya arah kebijakan perlindungan dan pembangunan kehutanan di indonesia semakin membuat wilayah hutan indonesia banyak yang hilang. Isu lingkungan seakan menjadi pemanis saja agar indonesia dana dari negara-negara dalam pelestarian hutan. Seakan indonesia dijadikan tameng negara lain untuk mengalihkan isu lingkungan dan pemanasan global.
