Ahok tidak sempat menuntaskan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Ia hanya 7 bulan mengabdi sebagai anggota dewan. Integritasnya yang berkelas dan berbeda membuat rakyat jatuh hati. Berkat dorongan rakyat ia berani maju ke pemilihan kepala daerah Belitung Timur. Bagai sudah digariskan dan seperti yang diutarakan mendiang ayahnya bahwa suatu hari nanti rakyat akan memilihmu. Kala itu ayah Ahok mengungkapkan bahwa akan tiba saatnya orang-orang keturunan Tionghoa akan diterima di Indonesia (Suwarto,2013,hlm.166). Tahun 2004 Ahok pun terpilih menjadi Bupati Belitung Timur. Kemenangan Ahok di lumbung suara Masyumi menepiskan isu SARA yang selalu menjadi senjata kampanye hitam bagi dirinya. Terpilihnya Ahok berkat integritasnya yang terjaga sejak menjadi anggota dewan. Integritas yang ditangkap positif oleh rakyat. Rakyat sudah lama merindukan sosok pemimpin yang terjun ke lapangan dan sigap menuntaskan permasalahan.
Selama 2 tahun Ahok memimpin Kabupaten Belitung Timur. Ia menjalankan misi untuk menggunakan anggaran secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Program-program yang menyentuh hajat hidup rakyat menjadi unggulan untuk direalisasikan, bukan hanya disetujui lalu mengendap hanya sebatas bualan. Kebijakan gratis tidak ragu ia gulirkan. Pendidikan gratis 12 tahun dan pelayanan kesehatan gratis meliputi: obat-obatan, operasi, ambulance dan santunan kematian (Suwarto,2013,hlm.169). Infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi mobilitas rakyat pun menjadi targetnya. Bukan hanya jalan-jalan utama yang diperbaiki, bahkan jalan-jalan menuju ke pedalaman diaspal, rumah rakyat yang rusak, bahkan nyaris roboh pun tidak luput menerima bantuan dari anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) Belitung Timur (www.ahok.org).
Anggaran 200 milyar APBD Belitung Timur benar-benar dimaksimalkan oleh Ahok untuk kesejahteraan rakyat. Ia pun berani bertaruh bahwa ia satu-satunya bupati yang harta kekayaannya justru menurun (www.ahok.org). Integritasnya terus menjadi ciri khas dari pemimpin kebanyakan. Ia tidak mencuri atau mengakali uang anggaran untuk masuk kantung pribadi. Integritas Ahok mampu menyelamatkan anggaran dari tangan-tangan manusia berhati “iblis”. Selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur ia menampilkan anggaran pemkab yang dapat diakses dengan mudah oleh rakyat. Mereka dapat melihat jumlah anggaran yang digunakan dalam masing-masing proyek pemkab. Anggaran pemkab yang mudah diakses rakyat membuat pejabat pemkab tidak dapat berbuat curang untuk mengakali anggaran, karena rakyat dapat langsung mengawasi dan memberikan laporan pengaduan.
Keberhasilan Ahok di Belitung Timur membuat rakyat tidak ragu untuk kembali mengusulkan dirinya maju dalam Pilkada Provinsi Bangka Belitung (Babel). Kecuranganlah yang menjegalnya untuk meraih kursi gubernur Babel. Politik uang dan kampanye hitam yang menjegal Ahok, padahal sekitar 60% rakyat Belitung Timur memilih Ahok dalam Pilkada Babel.
Politisi Kutu Loncat?
Ahok dikenal sebagai kutu loncat, karena selalu tidak menuntaskan masa jabatan. Saat menjabat anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur ia hanya menjalani 7 bulan saja. Lalu, ia hanya menjabat 2 tahun sebagai Bupati Belitung Timur. Tahun 2007 ia maju dalam Pilkada Provinsi Bangka Belitung. Namun sayang seribu sayang, kecurangan dan manipulasi mengagalkan ambisi Ahok untuk menjadi Gubernur Babel. Meski menang lebih dari 60%, kecurangan politik menghentikan Ahok (Handoko dan Danoeatmadja,2012,hlm.16).
Lawan politik Ahok memberi label kutu loncat dalam artian negatif. Sebaliknya, Ahok justru menanggapi label tersebut dengan positif. Ia selalu memiliki target dan ambisi untuk menduduki kursi jabatan strategis supaya dapat menggunakan anggaran yang lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur ia memiliki hambatan untuk menggolkan anggaran yang berpihak pada rakyat, karena pengguna anggaran adalah wilayah kerja eksekutif. Berkat dorongan rakyat ia berani bertarung untuk meraih kursi eksekutif, yaitu Bupati Belitung Timur. Bupati merupakan wilayah eksekutif. Jabatan yang dipercaya undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran. Anggaran 200 milyar pemkab Belitung Timur dimaksimalkan oleh Ahok demi kemakmuran rakyat.
“Godaan” anggaran yang lebih besar di Provinsi Bangka Belitung membuat Ahok berani bertarung maju demi meraih kursi gubernur. Anggaran Provinsi Babel yang jauh lebih besar dari anggaran pemkab Beltim (Belitung Timur) membuat ia tergiur untuk meraih anggaran tersebut untuk kemakmuran rakyat yang lebih luas. Ia mengutarakan bahwa ia maju ke pemilihan tingkat gubernur, karena ada keinginan untuk membuat sistem pensiun (di Beltim ia hanya buat sistem asuransi karena sistem pensiun tidak bisa karena pasar di Beltim tidak cukup luas).
Ambisi Ahok untuk meraih anggaran yang lebih besar tidak menghentikan langkahnya, meskipun ia digagalkan dalam Pilkada Babel. Tahun 2009 ia maju sebagai calon anggota legislatif pusat (DPR) dari Partai Golkar. Posisi urut empat (hanya tersedia 3 kursi dari Bangka Belitung) dalam daftar calon tetap tidak menghentikan kiprahnya. Perubahan sistem pembagian kursi dari semula nomor urut menjadi suara terbanyak mampu menunjukkan kualitas politisi yang mengakar di rakyat. Kiprah dan integritas Ahok sudah disaksikan oleh rakyat di Belitung Timur dan Bangka Belitung. Suara terbanyak berhasil diraihnya. Kursi DPR pun menanti kiprah politiknya.
Di DPR Ahok duduk di komisi II. Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan agraria. Kiprah politiknya di DPR unik di mata kawan ataupun lawan. Integritasnya sejak terjun berpolitik tidak luntur, justru semakin benderang. Karakternya yang tegas, anti korupsi, transparan dan profesional menjadi standard contoh bagi sesama kolega di DPR. Sebagai anggota dewan ia merupakan pelopor dalam perihal pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses legislasi maupun dalam berbagai kunjungan kerja (www.ahok.org).
Situs pribadi Ahok menjadi tempat di mana rencana kerja, proses kerja yang sedang berjalan dan hasil kerja dapat diakses dengan mudah. Staf ahli DPR pun ia berikan tugas yang lebih konkret seperti aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan rakyat. Label kutu loncat dari lawan politiknya justru dianggap label positif bagi Ahok. Baginya seorang manusia perlu punya ambisi untuk dapat sukses. Pertanyaannya, apakah ambisi itu untuk kebaikan orang atau kepentingan diri sendiri? Tuduhan yang dialamatkan kepada Ahok sebagai politisi oportunis menurutnya salah alamat. Jika ia mementingkan diri sendiri, akan lebih baik menjabat bupati dulu 10 tahun, baru jadi gubernur 10 tahun dan menjabat DPRD/ DPR 10 tahun. Dengan demikian kocek pribadinya akan maksimal dengan menjabat hingga dua periode, lalu mendapat pula uang pensiun jabatan yang memadai.
