Coba  deh, kita mampir ke tempat pelayanan-pelayanan publik yang dikelola  pemerintah (yae yalah). Apa yang kita saksikan? Kumpulan manusia penuh  keluh dan peluh yang sejak tadi subuh mengular di depan loket. Hal yang  demikian itu terjadi dan akan terus terjadi kalau pemerintah masih  menggunakan cara-cara konvensional dalam melayani masyarakat.
Sekarang  coba bayangin pemerintah berinovasi dengan mengintegrasi layanan publik  berbasis teknologi digital agar akses informasi yang lebih mudah dan  lebih terjangkau. Setiap helai informasi kini dalam genggaman  masyarakat, tentu bermanfaat sekali. Sayangnya, hal itu belum disadari  oleh kebanyakan pemerintah (terutama di daerah). Padahal, penetrasi  ponsel di Indonesia bahkan dua kali lebih banyak dari jumlah penduduk.  Dengan demikian, teknologi informasi harusnya bisa manfaatkan supaya  warga mampu mengakses  informasi perkotaan secara mudah.
Terus  yang gak punya ponsel pegimana? Yah, akan tetap menggunakan cara  konvensional, namun jelas panjang antrian akan jauh berkurang. Percaya  deh, digitalisasi  adalah keniscayaan. Ia akan merambah semua aspek  termasuk  pemerintahan, kemasyarakatan, dan aktivitas ekonomi.  Ada  sisi positif  yang bisa dimanfaatkan dari sistem digital untuk  membuat  banyak proses  jadi lebih berdaya dan tepat guna.
Mengenai inisiasi  e-Government, sebenarnya Pemerintah Kota Bogor telah melakukannya sejak  tahun 2009, saat Achmad Ru'yat menjadi Wakil Walikota Bogor. Apalagi, itulah inisiatif digitalisasi  layanan publik PERTAMA dari pemerintah kota di seluruh Indonesia  sehingga nantinya hal ini harus jadi yang paling unggul ke depan.
APLIKASI LAYANAN PEMKOT 24/7 BERBASIS DIGITAL
Aplikasi  ponsel terbukti memudahkan banyak hal, mulai dari  pemesanan barang  rumah tangga hingga transaksi keuangan.  Kemudahan yang sama diharapkan  akan tercipta untuk pelayanan yang Pemkot Bogor berikan.
DIGITAL CENTER YANG MENGINTEGRASI LAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN KOTA
Layanan  publik haruslah efisien. Warga tak boleh menghabiskan waktu untuk  berputar dan lelah karena layanan publik berbelit yang berdampak pada  menurunnya produktivitas. Layanan publik digital dan terintegrasi yang  akan akan dibangun Pemkot Bogor, diharapkan bisa memudahkan masyarakat  baik soal perizinan hingga dokumen kewarganegaraan.