Takkala kita mencoba melakukan pemahaman istilah pembangunan yang dilaksanakan di negara kita, maka kita akan memahaminya sebagai kegiatan pembangunan infrastruktur, jalan, gedung-gedung dan lain-lain yang bisa dilihat oleh mata. Padahal hakikat pembangunan tidaklah sesempit itu.
Pembangunan itu juga tidak boleh mengesampingkan pembangunan manusia yang tinggal di dalamnya. Dengan kata lain, pembangunan suatu negara harus secara tegas membangun kualitas masyarakatnya.
Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging peoples"s choices). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga.
Definisi pembangunan manusia tersebut, pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.
Di Negara Berpenduduk Banyak
Jumlah penduduk yang meningkat tajam (baca: ledakan penduduk) menjadi pembahasan yang hangat di berbagai belahan dunia. Pertambahan penduduk ini sangat tidak sebanding dengan daya dukung alam. Maka dikuatirkan kelak akan sangat tidak sebanding dengan produksi pangan. Maka kelaparan, pengangguran, kemiskinan menjadi ancaman bagi semua negara, tak terkecuali Indonesia.
Jumlah penduduk yang tidak bisa dikendalikan akan berdampak besar di kemudian hari. Merujuk pada teori Thomas Robert Malthus (1798) yang menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sehingga manusia pada masa depan mengalami ancaman kekurangan pangan. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan dan daya tampung lingkungan.
Masih segar dalam ingatan kita pemberitaan beberapa waktu lalu bahwa diperkirakan penduduk dunia telah mencapai 7 miliar pada 31 Oktober 2011. Dari 7 miliar itu, 4,1 miliar berada di Benua Asia, dimana 1,3 miliar berada di China dan 241 juta di Indonesia. Jumlah penduduk dunia diperkirakan bertambah 80 juta per tahun atau kira-kira 225 ribu per hari. PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10,5 miliar pada tahun 2050 dan 14 miliar pada 2100.
Di Indonesia sendiri laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Maka setiap tahun terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 3,5 juta orang atau setara jumlah penduduk Singapura lahir setiap tahun di Indonesia! Pertambahan penduduk kita sangat pesat. Tahun 1900 masih sekitar 40 juta, tahun 1970 berjumlah 120 juta, tahun 1990 berjumlah 179 juta, tahun 2010 berjumlah 237 juta. Berarti selama 40 tahun terakhir (1970-2010) penduduk Indonesia telah bertambah 100 juta jiwa lebih, sebuah peningkatan yang sangat fantastis (BPS, 2009).
Pertambahan penduduk Indonesia ini sudah sangat mengkuatirkan. Namun di satu sisi pemerintah kita acuh tak acuh dengan pengendalian jumlah penduduk. Dulu ada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kini menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Layaknya seorang anak yatim piatu, BKKBN tidak jelas menginduk ke mana. Di zaman orde baru, BKKBN ini merupakan institusi bergengsi dipimpin kementerian kependudukan. Tapi saat ini, di era otonomi daerah ini, sudahlah kementeriannya dihapus dan di daerah pun BKKBN tidak punya kaki lagi untuk berpijak.
Dari sini nampak jelas bahwa pegendalian jumlah penduduk ini belum menjadi program utama pada umumnya pemerintah daerah. Bahkan program pemerintah pusat sekalipun. Pemerintah belum meletakkan ledakan penduduk sebagai ancaman nyata. Terbukti dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai pemerintah daerah, program KB hanya diletakkan pada urutan prioritas yang sangat jauh.
