Sri Mulyani dalam waktu dekat ini akan meninggalkan kursi jabatan Menteri Keuangan yang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Managing Director di Bank Dunia.
Konon katanya, jabatan itu ditawarkan oleh Bank Dunia, dalam arti kata pihak Bank Dunia yang melamar atau menawarkan jabatan itu kepada Sri Mulyani.
Namun ada juga kabar yang mengatakan bahwa untuk menjadi Director di Bank Dunia itu inisiatifnya haruslah dari pihak pemerintah di negara asalnya, dalam arti kata pihak pemerintah Indonesia yang mengusulkan dan mengajukannya kepada Bank Dunia.
Entah mana yang benar, inisiatif dari Bank Dunia atau inisitaif dari pemerintah Indonesia, yang jelas pemerintah Indonesia harus segera menunjuk pengganti untuk jabatan Menteri Keuangannya.
Banyak bersliweran kabar tentang siapa tokoh yang tepat menjadi penggantinya Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan.
Tak kurang pula, mulai banyak kalangan yang mencoba menyodorkan kandidat yang dijagokannya. Ada yang terang-terangan menyebutkan nama, namun ada pula yang malu-malu kucing hanya dengan memaparkan kriteria yang telah disesuaikan dengan kandidat yang ingin diajukannya.
Terlepas dari adu kriteria dan adu argumentasi serta adu dukung mendukung terhadap masing-masing kandidat, sebenarnya muaranya tetaplah ada di Presiden.
Kata akhir untuk penentuan posisi jabatan menteri itu ada di tangannya Presiden sebagai pemegang hak prerogratif mutlaknya.
Walau begitu, Presiden tentu tidak bisa serta merta menafikan konstelasi politik dalam menjalankan hak prerogratifnya tersebut. Ada politik transaksional yang tentu menyertai pertimbangannya dalam menentukan figur-figur yang akan ditunjuknya sebagai Menteri.
Paling tidak, Presiden akan mempertimbangkan komposisi kabinetnya yang disesuaikan dengan perimbangan kekuatan politik yang menjadi pilar penyangga kekuasaannya baik itu dari kalangan parpol.
Tak terlepas juga, Presiden tentunya mempertimbangkan pula kekuatan politik dari kalangan non parpol yang ingin diakomodasikan kepentingannya.
Ditengah rumor yang bersliweran itu, dalam banyak kabar juga disebutkan bahwa Presiden telah mengantungi nama pengganti Sri Mulyani di posisi jabatan Menteri Keuangan.
Mengingat posisi Menteri Keuangan itu sangat vital, dimana disitulah jantung dari arah pembangunan dan pembagian kue nasional ditentukan, dalam arti kata kebijakannya akan menjadi warna dasar dan penentu arah gerak dari kebijakan sektor-sektor lainnya.
Disamping tentunya, setiap tahunnya ada uang negara dengan jumlah lebih dari seribu trilyun rupiah yang kewenangan pengalokasiannya ada di tangannya Menteri Keuangan.
Pengalokasian itu secara langsung akan menentukan titik berat belanja negara akan diletakkan dimana, akan berada di sektor penguatan fiskal dan moneter, ataukah akan berada di sektor riil dan pembangunan infrastruktur.
Maka suka atau tidak suka, sangatlah wajar jika figur yang akan ditunjuk oleh Presiden adalah person dengan visi dan misi serta tak bisa dihindari tentu juga ideologi politik ekonominya yang sejalan dan sealiran dengan Presiden.
Berkait dengan itu semua, maka apakah penggantinya itu adalah Marie Pangestu yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan ?.
Dengan demikian, posisi Kemenkeu tetap di isi oleh figur yang visi dan misi serta ideologi politik ekonominya hampir sama dengan Sri Mulyani dan Presiden SBY.
Dan juga sesuai dengan aspirasi dari kalangan yang menginginkan posisi itu tetap di isi dari figur non parpol. Tak ketinggalan, sesuai juga dengan kriteria figur yang dianggap dapat diterima dunia internasional dan kalangan pelaku pasar modal serta ramah terhadap kepentingan investor asing.
Di sisi lainnya, dengan bergesernya posisi Marie Pangestu itu menjadi memungkinkan terbukanya peluang melakukan pergeseran-pergeseran pada posisi lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan konstelasi perimbangan politik antar parpol pendukung Presiden.
Salah satunya, posisi Menteri Perdagangan yang ditinggalkan oleh Marie Pangestu itu bisa jadi akan diberikan kepada figur dari kalangan parpol, yang sangat bisa jadi berasal dari partai Golkar.
Inikah yang akan dilakukan oleh Presiden ?.
Wallahualambishshawab.
*
Catatan Kaki :
- Artikel lainnya yang berjudul “Sri Pergi, SBY Terjungkal” dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul “Redenominasi dan Sanering” dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul “Sekolah Negri tak Gratis, Swasta pun tetap Mahal” dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul “Prestasi Sri Mulyani” dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H