Kompromi di kesimpulan akhir Pansus tentang Skandal Bank Century tampaknya sudah berhasil tercapai.
Jajaran para Staf Khusus Presiden yang turun gunung langsung membantu para politisi Partai Demokrat dalam mengupayakan kompromi politik dengan pihak parpol-parpol lainnya tampaknya telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya.
Taktik dan strategi yang mengkombinasikan pendekatan lobi politik digabungkan dengan pressure politik berupa pengungkapan kasus-kasus hukum, terbukti manjur dan ampuh serta digdaya.
Indikasi itu terlihat dari kalkulasi suara dalam pemilihan atas opsi pilihan yang akan menjadi kesimpulan akhir Pansus.
Sebagaimana diketahui, opsi pertama adalah di FPJP dan PMS maupun kebijakan dan pelaksanaannya tidak ada permasalahan, opsi kedua adalah di FPJP dan PMS maupun kebijakan tidak ada permasalahan namun di pelaksanaannya ada masalah, opsi ketiga adalah di FPJP dan PMS maupun kebijakan dan pelaksanaannya ada permasalahan.
Semula, posisi sikap politik dari partai Demokrat adalah pada pilihan opsi pertama. Namun sebagai bentuk kompromi politik, saat ini telah bergeser menjadi opsi kedua.
Tampaknya pihak PKB dan PAN serta Gerindra juga sudah menyatakan komitmennya untuk memilih opsi kedua.
Selain itu, tampaknya Golkar dan PKS pun juga mulai melunak dan mulai mempertimbangkan untuk mengambil posisi politik untuk memilih opsi kedua.
Dengan komposisi suara yang demikian, maka sekalipun PDIP dan Hanura tetap ngotot memilih opsi ketiga, maka akan sia-sia belaka karena jumlah perolehan suaranya akan kalah dengan perolehan suara untuk opsi kedua.
Kompromi pilihan di opsi kedua ini tampaknya merupakan muara kompromi yang paling realistis dibandingkan pilihan opsi pertama, apalagi jika dibandingkan dengan opsi ketiga.
Resiko yang akan dihadapi Golkar dan PKS serta PPP dan Gerindra jika tetap ngotot memilih opsi ketiga akan menjadi terbuka lebar. Para petinggi parpolnya berpotensi akan segera terjerat kasus hukum yang saat ini sudah mulai digulirkan.
Opsi kedua ini akan menyelamatkan semua pihak, karena resiko yang sama juga berlaku untuk PDIP dan Hanura jika opsi ketiga yang menjadi pemenang voting Pansus.
Memang, apabila tetap dipaksakan pada opsi pertama pun, sebenarnya gejolak ketidak puasan yang mungkin timbul di kalangan publik pun juga tidak berpotensi akan menimbulkan instabilitas. Akan tetapi, tetap saja kurang bijaksana karena sama saja dengan menyimpan bara dalam sekam.
Kompromi atas opsi kedua ini juga berarti tidak akan ada yang dipersalahkan dari jajaran para pengambil keputusan bailout Century, baik dari pihak Bank Indonesia maupun unsur-unsur lain yang tergabung dalam KSSK.
Tentunya, opsi kedua ini juga akan menyelamatkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dari tuntutan hukum.
Hanya masalahnya, parpol-parpol diluar partai Demokrat perlu semacam jalan keluar agar pilihan terhadap opsi kedua ini dapat dilaksanakan dengan baik. Maka, sistem pemilihannya pun sudah mengerucut, yaitu memakai sistim voting secara tertutup.
Demikianlah ending dari drama Century yang telah berlangsung berbulan-bulan, yang mungkin bagi beberapa pihak terasa seperti anti klimaks.
Ya, suka atau tidak suka, itulah bentuk kesepakatan yang paling realistis.
Kompromi atas opsi yang memungkinkan level yang dipersalahkan hanyalah mereka yang berada di level pelaksana, bukan mereka yang berada di level para pengambil kebijakan.
Akhirulkalam, kepentingan politik kembali menjadi panglima. Lalu, apa tanda bahwa telah tercapai kompromi dan kesepakatan itu ?.
Kasus-kasus hukum seperti kasus perpajakan yang membelit petinggi Golkar, dan kasus impor sapi fiktif yang menyasar petinggi PPP, serta kasus L/C fiktif yang mengancam posisinya elit petinggi PKS, dan kasus Munir maupun Kontras yang melibatkan petinggi Gerindra, secara perlahan-lahan akan di-peti es-kan.
Begitukah yang akan terjadi ?.
Wallahulambishshawab.
*
Catatan Kaki :
Artikel lainnya yang berjudul ‘Tukar Guling dalam Skandal Century’ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘The Century Band’ dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*
