Mohon tunggu...
Bobi Anwar Maarif
Bobi Anwar Maarif Mohon Tunggu... Buruh - Caleg Buruh Migran

Memperjuangkan hak dan kepentingan Buruh Migran Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Setelah Moratorium, Akankan Lebih Melindungi?

2 Agustus 2022   12:10 Diperbarui: 4 Agustus 2022   06:47 883
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020).| ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz

Kemarin Senin, 01 Agustus 2022, sejumlah media nasional memberitakan, pemerintah kembali akan menempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah dihentikan (moratorium) sejak tanggal 13 Juli 2022. 

Pemerintah berdalih penghentian itu karena Pemerintah Malaysia melanggar nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada 1 April 2022. 

Pemerintah Malaysia tidak menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System. Pemerintah Malaysia menggunakan sistemnya sendiri yaitu Sistem Maid Online. 

Wajar sekali jika pemerintah Indonesia marah lalu memberlakukan penghentian. Bayangkan saja, upaya selama 6 tahun untuk memperbaharui MoU sejak 2016 lalu, ternyata poin kesepakatannya tidak dilaksanakan. Gondoklah. 

Sistem Maid Online merugikan pemerintah Indonesia dalam pelindungan PMI. Karena sistem ini tidak dapat diakses oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Sistem ini juga memungkinkan terjadinya penempatan unprosedur menurut aturan Indonesia. 

Sistem ini membolehkan calon PMI bekerja ke Malaysia dengan visa kunjungan terlebih dahulu. Setelah sampai di sana baru mengurus perubahan ke visa kerja (permit) melalui Sistem Maid Online. 

Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan semua calon pemberi kerja mengurus permitnya sehingga menjadi pendatang berizin di Malaysia? Kemudian bagaimana jika pemberi kerja tidak mengurus permit, apakah pemerintah Malaysia akan menghukum pelanggar tersebut?

Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob, Rabu (10/11/2021).| Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob, Rabu (10/11/2021).| Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

Sistem Maid Online Malaysia ini merupakan bentuk baru dari program Journey Performed Visa. Program yang diberlakukan untuk menghadapi krisis pekerja asing, setelah pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara (moratorium) pekerja migran Indonesia dari tahun 2009-2011. Jadi, pemerintah Malaysia itu nyantai banget menyikapi kebijakan moratorium Indonesia. 

Terus terang, saya pribadi jengkel dengan cara pemerintah Malaysia. Tetapi kebijakan itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Biasanya mereka berlindung juga pada prinsip ASEAN Non Interfaren.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun