Tujuh puluh tahun Indonesia telah merdeka, dan semakin kita dapat mengetahui apakah negara ini akan semakin maju atau semakin mundur kebelakang. Permasalahan tak henti-hentinya menghampiri hingga tercatat bahwa Indonesia telah dipimpin oleh Presidennya yang ke-7. Indonesia sudah tidak muda lagi, dan sebenarnya kemana semua bakti kita kepada pendahulu yang telah berjuang hingga tetes darah penghabisan demi mengibarkan sang Merah Putih agar dapat menjadi suatu negara merdeka yang diakui oleh dunia. Baru-baru ini salah satu masalah pun datang menghampiri pemerintah dan perusahaan besar yang berinduk di Amerika Serikat. Ya, PT. Freeport Indonesia yang sebentar lagi masa kontraknya akan habis. Dan demi melanjutkan bisnis tambang emas tersebut maka kontrak itu harus diperpanjang.
Ketua DPR RI Setya Novanto diduga turut campur tangan dalam masalah perpanjangan kontrak ini, dan telah dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD karena membawa nama Presiden serta Wakil Presiden. Bukti transkrip pembicaraan pun sudah ada ditangan Sudirman Said, dan yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya yang telah melanggar UU. Berjuta-juta rakyat Indonesia sedang mengeluh menyaksikan pemerintahnya yang sedang kisruh. Dan semua orang tahu bahwa Stya adalah pejabat publik yang boleh menerima siapa saja untuk bertemu, tetapi apakah pertemuan yang membahas kemakmuran negara ini harus dilakukan dibalik diniding. Pemerintah memiliki bagian masing masing untuk mengurus segala persoalan. Kementerian ESDM, Komisi VII DPR lah yang sebenarnya mempunyai wewenang untuk mengurus ini semua. Sedangkan pernyataan Ruhut yang dikutp dari salah satu TV Nasional adalah fungsi DPR itu hanya tiga, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Jadi apakah benar apa yang telah dilakukan oleh Setya Novanto?
Setya berdalih menyertakan nama Presiden serta Wakil Presiden yang diajukan oleh Menteri ESDM kepada MKD dengan bukti transkrip pembicaraan yang diduga salah satu pembicara tesebut adalah Setya Novanto Ketua DPR RI. Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa Setya hanya meminta saham untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan sebesar-besarnya kemakmuran asing. Dan inilah yang lagi-lagi membuat rakyat dibingungkan dengan permasalahan ini, siapa sebenarnya yang setia kepada negara. Freeport adalah perusahaan besar yang dapat meraup banyak sekali keuntungan dan hanya memberikan sedikit saja kepada negara yang telah memberikan lahan perusahaan untuk mereka melakukan bisnis, dan pemerintah juga sebenarnya telah berusaha untuk menjadikan hasil dari perusahaan ini dapat memakmurkan rakyat Indonesia.
Rekam jejak seorang Setya Novanto adalah seorang pengusaha, dan tentunya beliau paham dengan permasalahan bisnis ini. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan publik adalah "Apakah Setya masih akan setia kepada negara atau kepada mereka yang duduk dikursi empuk jajaran pimpinan tertinggi Freeport". Semoga saja hasil dari MKD akan menjawab semua persoalan yang melibatkan banyak pejabat publik ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI