Mengapa Masyarakat Pedalaman Tak (Mau) Protes kala Harga BBM dan Sembako Naik?

Masyarakat di pedalaman hanya bisa pasrah saja ketika harga sembako dan BBM naik. Suara mereka nyaris tidak didengar pembuat kebijakan yang mayoritas tinggal di Jawa. Umumnya pejabat daerah pun hanya singgah ketika ada kampanye atau acara seremonial belaka.

Karena itu, sangat perlulah para pejabat tinggi negara dan pejabat teras lokal turun ke bawah untuk memantau suara masyarakat pedalaman Indonesia sebelum membuat keputusan ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selama ini, masyarakat pedalaman bertahan hidup dengan daya upaya mereka sendiri dan menghemat dengan cara ekstrem kala harga BBM dan sembako naik.

Risiko "mode bertahan hidup" ini sangat nyata: keluarga-keluarga pedalaman tetap hidup namun kualitas hidup menurun drastis. Penghasilan yang tidak seberapa akhirnya harus dibelanjakan bahan pangan sehemat mungkin. Seringkali gizi menjadi tidak diperhitungkan lagi.

Itulah mengapa angka stunting atau anak tumbuh kerdil masih tinggi di luar Jawa. Bukan karena masyarakat tidak sadar gizi, tetapi karena terpaksa membeli sembako seadanya asal masih bisa makan.

Selama ini, yang peduli pada masyarakat pedalaman adalah tokoh-tokoh lokal, pemerhati masyarakat adat, dan lembaga-lembaga keagamaan. Syukurlah, sejumlah kementerian negara dan pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan para pemerhati ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman.

Seharusnya, semakin banyak dana pembangunan dan subsidi dikucurkan untuk masyarakat pedalaman yang paling terdampak kenaikan harga BBM dan sembako. Dana desa menjadi salah satu sarana yang baik, asalkan diawasi penggunaannya dengan ketat.

Salam satu nusa satu bangsa. Mari membangun Indonesia dari ujung-ujungnya, dari pelosok Nusantara. Secara khusus, amanat untuk memajukan masyarakat pedalaman ada di pundak para pejabat terhormat. Semoga semakin amanah. Kami tunggu semakin banyak sentuhan nyata kebijakan negara untuk masyarakat pedalaman!