Ada banyak hal menarik yang dikemukakan Komjen Listyo Prabowo, calon tunggal kapolri baru dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).
Listyo menyadari, banyak yang perlu dibenahi dalam tubuh Polri. Perwira berusia 51 tahun ini mengharapkan bahwa ke depan, anggota polantas turun ke lapangan hanya untuk mengatur lalu litas. Tidak perlu lagi polantas menilang secara manual. Tilang elektronik menjadi metode yang diharapkan digunakan luas di masa depan.
Sudah rahasia umum, kenakalan oknum anggota kepolisian terjadi kala turun ke jalan. Kita tentu masih ingat kejadian yang viral beberapa waktu lalu. Seorang turis Jepang mengaku diperas oleh oknum polisi lalu lintas di Bali. Ia diminta membayar total satu juta rupiah.
Untungnya si turis merekam diam-diam kejadian tersebut. Ia mengunggah di YouTube dan lantas jadi heboh. Momen itu memang mencoreng citra Polri, namun juga menjadi pelajaran berharga demi perbaikan kinerja.
Polantas sebagai Ujung Tombak Polri
Listyo paham betul, polantas adalah ujung tombak Polri. Apa yang dilakukan polantas menjadi sorotan masyarakat. Sebut saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan polantas pada warga.Â
Demikian pula sebaliknya, jika anggota polantas melakukan pemerasan atau korupsi, citra Polri tercoreng. Oleh karena itu, Komjen Listyo ingin mengubah perlahan sistem tilang manual yang rawan penyelewengan. Setidaknya ini mengurangi peluang korupsi di lapangan.
Tindakan Represif Berlebihan oleh Oknum Polisi Kita
Upaya Komjen Listyo untuk membenahi transparansi tilang dengan penerapan e-tilang secara lebih meluas patut kita apresiasi. Akan tetapi, sebenarnya soal tilang manual bukan permasalahan pokok yang harus dibenahi Polri saat ini.
Polri masih harus mencari solusi untuk penggunaan kekerasan dan kewenangan secara berlebihan di lapangan. Tindakan represif aparat dalam menangani demo dan menindak tersangka pelaku kejahatan masih mudah kita temui. Kasus terakhir yang sangat kontroversial adalah penembakan kilometer 50 terhadap sejumlah anggota sebuah ormas.Â
