Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak, Tidak Harus Bergelar Master

Beberapa hari yang lalu, saya menulis sebuah artikel 28 Guru Penggerak menerima SK menjadi Pengawas Sekolah. Dan tulisan itu menjadi viral, telah dibaca oleh netizen dan Kompasianer hampir mencapai angka 45 ribu view.

Selama saya menulis di Kompasiana, belum pernah saya menulis, yang membaca 45.047 view, saat artikel ini ditulis. Disebuah Media sosial yang saya share artikel ini, juga memicu diskusi antar sesama Guru penggerak, dan calon guru penggerak di sebuah Komunitas guru.

tangkapan layar obrolan dan komentar di media sosial FB, tentang pengawas sekolah, apa harus bergelar S2 (Dokpri)

"Pengawas harus S2 ya?," seseorang bertanya dengan nama akun IB, mengenai diangkatnya Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah. Saya tidak langsung menjawabnya.

Saya pun mencoba mencari berbagai aturan terbaru berkenaan dengan pengawas sekolah. Tidak ada aturan yang menyebutkan secara langsung atau tidak, pengawas sekolah harus bergelar "Master", alias Strata 2.

Baca juga: 28 Guru Penggerak Menerima SK Menjadi Pengawas Sekolah

***

Aturan tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah

Lingkaran kuning Artikel penulis, mengenai pengangkatan 28 Guru Penggerak sebagai Pengawas sekolah yang viral (Dokpri)

Ada beberapa peraturan, yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, berupa Permendikbud tentang pengaturan pengangkatan Pengawas Sekolah.

Pertama, Permendikbud nomor 40 tahun 2021, tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, yang mencakup pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Kedua, secara rinci dan detail berkenaan kriteria pengangkatan pengawas sekolah, merujuk pada Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, serta syarat tambahan menurut Permendikbud no.26 tahun 20212, dan Permendikbud no.32 tahun 2022.

Dari beberapa aturan tersebut, saya juga tidak menemukan persyaratan pengawas harus bergelar master, tetapi berijazah S1/D4. Hanya saja ditingkat Pengawas SMP dan SMA ada persyaratan berijazah S2, dan berijazah S1 pada mata pelajaran serumpun. Diaturan PermenPANRB nomor 21 tahun 2010, syarat Calon Pengawas (Cawas), sebagai berikut :

• merupakan PNS Guru yang memiliki sertifikat pendidik (serdik)
• memiliki pengalaman mengajar sebagai guru minimal 8 tahun, atau pernah sebagai Kepala Sekolah 4 tahun
• memiliki ijazah S1/D4
• memiliki keterampilan atau keahlian sesuai bidang pengawasan
• memiliki pangkat terendah penata, atau golongan 3c
• berusia maksimal 55 tahun
• lulus seleksi  Calon Pengawas sekolah, yang dilaksanakan melalui UJi Kompetensi (Ukom)
• mengikuti dan lulus pelatihan Cawas dan memperoleh STTP
• mempunyai unsur penilaian dalam SKP minimal Baik, dalam 2 tahun terakhir

Dari beberapa persyaratan diatas, tidak ada menyebutkan secara langsung dan diatur seorang pengawas sekolah harus atau wajib bergelar master. 

***

Uji Kompetensi (Ukom) Pengawas Sekolah

Tangkapan layar halaman depan flatform digital PMM, yang terintegrasi (Dokpri)

Pengangkatan Pengawas sekolah juga sekarang ini, melalui Sistem Pengangkatan pengawas yang bersifat selektif, efektif, dan terintegrasi melalui satu flatform digital PMM, yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lewat.

Untuk menjadi pengawas sekolah, terjadi perubahan jabatan fungsional guru ke Jabatan fungsional Pengawas sekolah. Pada tahun 2023, Guru Penggerak angkatan 1-5 , sesuai Permenpan nomor 21 tahun 2010 dan Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 dan terdata sebagai peserta Ukom harus memenuhi persyaratan seperti diatas, dan syarat berupa dokumen yang harus diunggah pada sistem seleksi Pengawas sekolah.

Infografis dokumen yang diunggah mengikuti seleksi Ukom Pengawas diolah menggunakan Canva (Dokpri)

Dari peserta yang mengikuti seleksi pengawas sekolah tersebut, tidak semua guru penggerak mengikutinya. Karena ada syarat-syarat lainnya yang harus terpenuhi, seperti yang saya jelaskan diatas. 

Untuk Kota Samarinda, yang mengikuti seleksi pengawas sekolah terdata adalah guru-guru dari SMP, sementara untuk jenjang tingkat TK dan SD belum ada.

Infografis seleksi UKOM Pengawas Sekolah diolah menggunakan Canva (Dokpri)

Sementara untuk data real saat ini, banyak pengawas sekolah dijenjang SD yang memasuki purna tugas atau pensiun. Bahkan di kecamatan penulis sendiri, tersisa hanya satu orang pengawas sekolah. 

Dan tahun depan beliau juga memasuki masa pensiun. Itu artinya sudah tidak ada lagi pengawas sekolah diwilayah kecamatan saya bertugas. 

***

Peran Pengawas Sekolah di Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka, sudah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek sebagai Kurikulum Nasional di seluruh Indonesia. Pengumuman ini dilakukan oleh Kemendikbud Ristek pada tanggal 27 Maret 2024, dengan ditetapkannya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024.

Kurikulum Merdeka dirancang menjadi fleksibel, berfokus pada materi esensial, dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. 

Di Kurikulum merdeka, peran pengawas sekolah sangat penting. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang membantu dalam perencanaan dan pelatihan kurikulum, menjadi Coach, yang melakukan pendampingan kepada guru dan kepala sekolah, dan yang selanjutnya sebagai mentor, memberikan arahan dan bimbingan dalam penerapan Kurikulum. (*)