Guru Indisipliner Ingin Mutasi

Sampai Artikel ini ditulis saya sudah bertugas sebagai Kepala Sekolah dari Guru Penggerak selama 126 Hari sejak dikukuhkan oleh Walikota Samarinda.

Seratus hari kerja sudah dilalui. Setiap pekerjaan yang saya laksanakan, baik berupa rapat kepala sekolah, Acara yang dilaksanakan disekolah baik berupa supervisi, monev oleh Kepala Sekolah terhadap guru, kunjungan dari instansi dan pejabat tertentu saya catat dalam buku Jurnal Kepala Sekolah.

Termasuk juga menghadiri Rapat Kerja (Raker) Kepala Sekolah yang melaksanakan Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi merupakan sekolah yang menyelenggarakan dan menerima siswa yang berkebutuhan khusus (ABK). Dan tidak semua sekolah menyelenggarakannya.

***

Tidak Mempunyai Rapor Pendidikan

Jadi Kepala Sekolah dari Guru Penggerak memang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang saya hadapi di sekolah. Terutama bagaimana caranya memajukan sekolah.

Baca juga: Guru Penggerak Bukan Zona Nyaman bagi Guru yang Ingin Nyaman

Tantangan pertama adalah sekolah tidak mempunyai rapor pendidikan. Serasa aneh sebuah sekolah tidak mempunyai rapor pendidikan. Itulah yang terjadi. Saya sangat kaget di awal bertugas, yang saya cek pertama kali adalah rapor pendidikan. Dan ternyata sekolah tempat saya bertugas tidak memilikinya.

Langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan pembelian komputer yang digunakan sebagai proktor pada saat Asesmen Nasional (AN) yang dilaksanakan di bulan Oktober 2023. 

Sekolah tempat saya bertugas, tidak memiliki komputer. Hanya beberapa laptop jadul yang menjadi inventaris sekolah. Laptop itu digunakan untuk membuat laporan bendahara pada aplikasi Arkas. Dan sebuah laptop yang lumayan bagus, sebagai laptop Dapodik untuk mengirim dan mengupdate data sekolah.

***

Sebagai Guru Penggerak saya memang tidak ditempatkan di sekolah yang mempunyai fasilitas sekolah yang lengkap. Guru-guru yang berkemampuan IT yang baik. Dan jumlah siswa yang banyak.

Baca juga: Guru-guru Perantau

Namun sebuah sekolah yang mempunyai berbagai keterbatasan. Tidak memiliki sarana komputer dan laptop buat menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN). Guru yang tidak banyak, dan masih kurang menguasai IT. Serta jumlah siswanya yang sedikit.