“Katakan tidak pada korupsi!” Iklan Partai Demokrat untuk menyambut pesta pemilu 2009 lalu ini sebenarnya biasa saja. Semboyan ini kemudian menjadi “luar biasa”, dan menjadi bahan lelucon di dunia politik tanah air, pasca terseretnya sebagian besar pelaku iklan tadi ke tahanan KPK, semuanya tersandung korupsi.
Bagi semua kontestan pemilu 2014 baik caleg maupun parpol, “katakan tidak pada korupsi” sudah seharusnya adalah semboyan sekaligus janji wajib, meskipun itu tidak diiklankan, atau tertulis di spanduk, sticker, bendera parpol, dan sebagainya. “Katakan tidak pada korupsi” selayaknya adalah sebuah kontrak politik parpol dengan rakyat. Namun apa yang terjadi pada partai Demokrat di atas, mungkin bukanlah apa-apa jika dibanding dengan yang terjadi di dunia politik Papua sekarang. Jika kader Demokrat di atas berjanji, dan korupsi kemudian maka justru di Papua ada figur yang sudah jelas terbukti korupsi masih tetap diusung oleh partainya.
Keganjilan itu ada pada partai Gerindra, partai yang mengklaim diri bersih, sangat sedikit kadernya yang tersandung kasus korupsi. Entah apa yang ada di dalam pikiran partai binaan Prabowo Subianto ini hingga meloloskan seorang figur yang jelas pernah tersandung kasus korupsi dalam jajaran pengurus partai, bahkan menjadi calon legislatif. Atau lupakah Prabowo dengan slogan saktinya; “kalau orang baik diam, orang jahat akan berkuasa?”
Adalah nama John Ibo, mantan ketua DPR Papua yang tahun lalu divonis 22 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor akibat dugaan korupsi dana bantuan vertical pada APBD tahun 2006/2007 sebesar Rp 5,2 miliar untuk pemeliharaan dan pembangunan rumah tinggal ketua DPR Papua.
Akibat dari perbuatannya tersebut, oleh Dewan Kehormatan DPRP mengakhiri keanggotaan Jhon Ibo sebagai anggota legislatif. Partai Golkar yang jadi kendaraan politiknya pun secara resmi memecat salah satu tokoh yang berjasa membesarkan Golkar di tanah Papua itu.
Sosok Jhon Ibo memang bukanlah politisi kemarin sore. Pernah menjabat sebagai ketua DPD Golkar Papua, dua periode menjadi ketua DPRP, pernah maju calon gubernur Papua, dan pastinya punya basis massa besar. Mungkin saja dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Gerindra akhirnya menerima Ibo dan melupakan cacat hukum sang politisi. Saat ini dalam struktur kepengurusan Ibo tercatat sebagai dewan penasihat DPD Gerindra Papua. Yang bersangkutan pun tanpa rasa malu maju lagi sebagai calon legislatif DPR Papua. Padahal ini mungkin saja menjadi boomerang bagi Gerindra sendiri.
Sanjungan sebenarnya layak diarahkan ke partai Golkar yang berani membuang salah satu kader seniornya tersebut dengan potensi kehilangan suara yang signifikan pada pemilu mendatang. Padahal di saat hampir bersamaan Golkar juga ditinggalkan salah satu pentolannya, mantan Bupati Jayapura dan ketua DPD Golkar Papua, Habel Melkias Suwae yang adalah runner-up pada pilgub Papua lalu. Namun Sanjungan itu kemudian harus ditahan jika melihat fakta lain, bahwa Golkar tak berani memberhentikan mantan ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang juga sekretaris DPD partai Golkar Papua Yohanes Eluay. Padahal, bersama dengan Sekda Kabupaten Jayapura (EM) dan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jayapura (TK), Eluay menjadi tersangka dalam kasus korupsi penggelapan dana APBD Kabupaten Jayapura tahun 2011 sebesar 5 miliar rupiah. Eluay kemudian menjadi tahanan titipan pihak Kejaksaan Tinggi Papua di lapas Abepura. Tapi sama halnya dengan Ibo, Eluay dengan rasa tak bersalah maju sebagai anggota legislatif, kali ini dengan mengincar kursi DPR Papua.
Ketua KPUD Papua sendiri mengaku pihaknya tak punya wewenang soal itu, sebaliknya itu urusan partai. Ketua DPD Golkar Papua yang juga wakil gubernur Klemen Tinal menyatakan bahwa Eluay baru berstatus tersangka dan belum tentu bersalah. “Partai tetap mengusung asas praduga tak bersalah,” kilahya.
Sepintas jawaban ini memang tepat dan masuk akal, tapi bagaimana jika kemudian Eluay terbukti bersalah sementara dia sudah duduk nyaman di kursi empuknya di Parlemen Papua?
Bukan mengagungkan tapi dalam hal ini ada baiknya Golkar meniru partai Demokrat yang mengambil langkah menonaktifkan kadernya yang tersangka korupsi.
Berkaca dari hal itu, masihkah Gerindra dan Golkar berani berkata “katakan tidak pada korupsi”? Masih bisakah kita memilih orang yang pernah mengkhianati rakyat?.
Tulisan ini tak dimaksudkan untuk menjegal langkah tokoh- tokoh yang tersebut di atas, namun menjadi bahan perenungan bahwa sebenarnya sangat sulit mencari partai yang benar-benar bersih dari korupsi. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi parpol dalam rangka rekrutmen calon legislatif atau jabatan politik lainnya.
Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/01/09/john-ibo-divonis-satu-tahun-10-bulan/
http://www.papua.us/2013/10/terlibat-korupsi-5-miliar-rupiah.html
https://www.facebook.com/pages/Drs-John-Ibo-MM/657808970919934
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
