Risma Gagal Jalankan Program PDI-P

Tri Rismaharini melanjutkan episode kegalauannya. Setelah sempat berhembus kabar dirinya akan mundur sebagai walikota Surabaya, kini ia mengaku akan terus menjadi walikota sampai masa jabatannya berakhir. Hasil tersebut didapat setelah Risma menemui Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi dan pascapembicaraan telepon dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Banyak yang bilang ini adalah manuver politik PDI-P, barangkali tidak meleset. Tapi banyak juga yang bilang ini adalah perjuangan Risma melawan tirani kekuasaan, dalam hal ini DPRD atau Partai. Memang sungguh beralasan RIsma gusar, pasalnya orang yang saat ini duduk sebagai Wakilnya merupakan orang yang belum lama ini ingin dirinya mundur sebagai walikota.

Bila menilik sepak terjang Risma sebagai seorang walikota yang mementingkan rakyat di atas segalanya, nampaknya ia tidak keluar dari pakem PDI-P yang memang sejak lama dikenal sebagai partai Wong Cilik. Dengan mendirikan taman agar masyarakat bisa menghargai lingkungan, dengan menutup dan membenahi isi lokalisasi Dolly, dan tak sedikit memelihara anak-anak terlantar -yang merupakan amanat konstitusi- Risma jelas menjalankan program-programnya sesuai dengan dasar falsafah partainya.

Namun di sisi lain, Sekretaris PDI-P Jatim menilai Risma sebagai 'kacang yang lupa kulitnya' karena ia dianggap sebagai pembangkang, kebijakannya dianggap sering keluar dari fatsun politik PDI-P. Program-program pembangunan yang dilakukan seharusnya program yang bisa menaikan tingkat elektabilitas PDI-P di Surabaya secara khusus dan Jawa Timur secara umum. Pertanyaannya: Apakah dasar falsafah PDI-P Jatim telah berubah?

Inilah hal yang sulit dan seringkali menjadi ironi pemimpin bangsa. Seringkali di lapangan para pemimpin yang -tadinya- baik menjadi kurang baik. Yang tadinya memikirkan rakyat secara umum jadi memikirkan 'rakyat' spesial (Simpatisan partai). Praktis, saya menilai apa yang dinyatakan Sekretaris DPD PDI-P seperti guyon yang harus dihadapi dengan senyum kecut atau tawa terbahak.

Wacana pemilihan kader berkualitas dan berintegritas hanya akan menjadi isapan jempol belaka, bila kemudian mereka yang dipilih berjuang untuk rakyat justru diinjak oleh yang berkepentingan. Oleh Wakil rakyat, oleh pengusaha, atau lebih parah lagi, oleh partai yang mengusungnya.