Sebuah Model menggunakan metodologi agile untuk mendefinisikan metrik yang akan digunakan oleh Sektor Publik di Brasil untuk menetapkan remunerasi pengembangan perangkat lunak yang diserahkan ke pihak luar
Nirmala Febriyanti Putri
Makalah ini menyoroti masalah dengan metode remunerasi saat ini, yang terutama menggunakan metrik Poin Fungsi, yang dinilai tidak efisien dan tidak akurat. Studi ini menggunakan survei eksploratif dan tinjauan literatur untuk merancang sebuah proses yang memungkinkan badan publik menciptakan metrik yang konsisten dengan upaya nyata yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak.
Makalah ini mengawali dengan mengidentifikasi masalah dalam praktik kontrak perangkat lunak di APF, khususnya ketergantungan pada PF untuk remunerasi. Diketahui sistem ini mengakibatkan masalah dalam pencapaian hasil, termasuk penundaan dan masalah kualitas.
Makalah ini membahas kesulitan dalam mengadopsi metrik PF, seperti kebutuhan untuk menyewa perusahaan eksternal untuk penghitungan PF dan interpretasi yang berbeda-beda. Juga dihighlight ketidakcukupan metrik PF dalam metodologi agile, ketidakmampuannya dalam remunerasi usaha secara akurat, dan pengabaian terhadap persyaratan arsitektural dan non-fungsional.Â
Pendekatannya termasuk survei eksploratif dan tinjauan literatur sistematis. Tujuannya adalah untuk merancang proses yang memungkinkan badan publik membuat metrik yang konsisten dengan usaha nyata yang dibutuhkan untuk layanan pengembangan perangkat lunak.
Kesimpulan:
Makalah ini mengusulkan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi dalam kontrak pengembangan perangkat lunak di sektor publik di Brasil. Ini menekankan perlunya sistem metrik yang lebih dapat disesuaikan dan akurat, berpotensi berdasarkan metodologi agile, untuk meningkatkan proses remunerasi dan manajemen kontrak.Â
Studi ini bertujuan memberikan model yang menyeimbangkan kebutuhan kontraktor dan pihak yang dikontrak, mempromosikan penyampaian layanan yang lebih baik dan nilai dalam kontrak pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Makalah ini secara kritis menilai metrik Poin Fungsi dan menyarankan pergeseran menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan sensitif konteks yang dapat mengarah pada kontrak pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien dan adil di sektor publik.
