Organisasi Militer vs Organisasi Sipil Beserta Lembaga Negara Lainnya

Organisasi Miilter VS Organisasi Sipil besar Lembaga Negara Lainnya

Saat ini baru terbuka mata saya bahwa dalam mengelola pemerintahan ada bahasa Politik dan Bahasa Manajemen Pemerintahan.Dalam pergulatan bangsa ini kita berkali-kali disuguhi cerita bagaimana Politik bisa mencampuri Manajemen Pemerintahan dan disisi lain Manajemen Pemerintahan memiliki otonomi sendiri.Setelah habis saya tertawa 10 tahun melihat Manajemen yang disuguhkan Presiden SBY, sekarang saya agak sedikit mengernyitkan dahi melihat ternyata ada yang kebablasan disitu.Kebablasan disitu ialah karena lemahnya manajemen pemerintahan sehingga Politik bisa bermain.Disisi lain disaat Manajemen Pemerintahan mulai melakukan pembenahan disisi lain Politik tidak mau kehilangan mainannya.

Kita bahas satu-demi-satu berbagai isu yang perlu dibenahi dinegara ini :

1.Selama Pemerintahan SBY kita disuguhi drama dimana Presiden selalu lepas tangan dan tidak mau ikut campur dalam pekerjaan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sehingga selama pemerintahan SBY sangat banyakPejabat public setingkat Gubernur dan Bupati menjadi tersangka, termasuk para menteri Negara besutan Presiden.

2.Ternyata Lepas tangan SBY diikuti mandulnya Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan pekerjaannya sehingga banyak sekali kasus-kasus yang harusnya jadi domain Manajemen Pemerintahan malah di urus oleh KPK sebagai Watch Dog.Malah berbagai posisi kementrian banyak sekali diisi oleh orang-orang politik dimana kompromi menjadi panglima.Kita lihat semasa pemerintahan SBY banyak sekali terpidana mati narkoba yang mendapatkan grasi dan seringkali di colek kedaulatannya oleh Negara-negara tetangga.Bahkan disisi ESDM SBY yang diharapkan menjadi penjaga justru melalui tangan orang lain memperpanjang izin Freeport untuk melakukan Eksploitasi meskipun banyak persyaratan yang tidak dipenuhi Freeport dan adanya pembayaran Dividen terhutang hingga 3 tahun.

3.Dugaan kasus Hambalang dan Century yang terus menjadi batu sandungan bagi Penguasa sebelum Jokowi saat ini.

4.Ambruknya infratruktur Pertanian, Kelautan dan transportasi dan hampir diseluruh sektor karena tidak adanya Menteri yang tepat dalam mengurus hal ini, sehingga kembali Politik menjadi panglima.

5.Tidak ada koordinasi kerja pemerintahan mulai dari Bupati-Gubernur sampai Presiden sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus korupsi, dan tidak ada sama sekali aksi presiden untuk mengatasi atau bahkan melindungi anak buahnya yang terlibat korupsi.

Dengan contoh berbagai isu diatas muncullah KPK sebagai corong Negara yang berusaha menjadi Robin Hood penyelamat rakyat Indonesia.KPK selama 10 tahun terakhir mungkin bisa diibaratkan menjadi pemersatu bangsa Indonesia, dan menjadi symbol perlawanan rakyat terhadap arogansi kekuasaan.Bahkan KPK dengan beraninya menjadikan menteri aktif, Ketua Partai dan bahkan petinggi Polri sebagai tersangka.

Pada awalnya saya salut dengan pekerjaan KPK.KPK dapat muncul begitu gemilangnya mandiri ditengah lemahnya Lembaga Kepresidenan sebagai pengelola Manajemen Pemerintahan.Waktu itu saya juga tertawa begitu semangatnya ketika Aulia Pohan , besan SBY dijadikan tersangka dan dipenjara.Namun saya waktu itu tidak mempertimbangkan seandainya saya menjadi TNI-Polri diperbatasan, TNI-Polri di daerah konflik, atau saya menjadi TKI dan TKW.Begitu Aulia Pohan menjadi tersangka itu artinya resiko keselamatan saya sebagai TNI-Polri atau sebagai TKW mengecil.Atau artinya semakin lemah daya diplomasi Negara terhadap Negara-negara lain.Bisa dibilang kejadian Aulia Pohan sebagai tersangka meruntuhkan mental Presiden SBY saat itu sehingga hingga akhir masa pemerintahannya beliau begitu berkompromi politik terhadap berbagai kepentingan lain di Negara ini.

SBY bahkan kehilangan keberaniannya dalam berhadapan dengan Negara-negara asing ketika berkali-kali banyak blok migas yang ingin diperpanjang kontraknya oleh pemilik sebelumnya untungnya saat ini Direktur Pertamina bereaksi cepat dengan meminta dukungan public mengambil alih blok bigas. Freeport yang diperpanjang masa eksploitasinya oleh Menteri 3 bulan….pengganti Jero Wacik, bahkan kita melihat banyak potensi Gas Alam kita yang dieksport ke Negara asing padahal kita sendiri masih membutuhkan, belum lagi konversi dari minyak bumi ke Gas yang gagal total, mafia migas yang berkuasa penuh selama pemerintahan SBY dan masih banyak sekali kasus dimana SBY kehilangan girahnya sebagai presiden.

Kita harus paham juga dibelakang SBY ada yang disebut Shadow Government Indonesia (SGI) yang terdiri dari pensiunan Jendral-Jendral TNI Polri yang bergerak dibelakang lembaga-lembaga resmi seperti BIN, BAIS, LEMHANAS, juga TNI-Polri.Diseluruh dunia penguasa Negara sesungguhnya adalah the man behind the gun.SGI inilah yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan juga menjaga keutuhan Negara-negara tetangga.SGI ini lah yang bergerak dibelakang layar menjaga keutuhan Indonesia dan tidak hanya Indonesia juga Negara-negara ASEAN.Namun SGI tidak boleh terlibat di Manajemen Pemerintahan, bila terlibat di Manajemen Pemerintahan yang terjadi adalah diktator militer seperti yang terjadi di Mesir dimana SGI ikut masuk mengatur pemerintahan.

Rakyat sebagai simbol diluar Lembaga Kepresidenan dan juga SGI adalah pengontrol.Begitu juga Media sebagai corong kebenaran jika Lembaga Kepresidenan dan SGI keluar jalur terlalu jauh.Media dan Rakyat adalah simbiosis mutulisme yang sangat menarik sekali seandainya tidak tercampuri urusan Politik.Idealisme Media adalah penyelamat bangsa ini.Sayangnya pendirian media di Indonesia terlalu bebas sehingga banyak media abal-abal yang menjadi corong politik dan malah menjadi referensi oleh rakyat Indonesia.Sehingga bisa dibilang saat ini Rakyat sudah menjadi senjata politik bagi orang-orang yang memiliki kemampuan mengarahkannya.

Orang selalu bilang itulah Politik, ya….Itulah Politik dimana seluruh pemilik kepentingan atas Republik Indonesia ini berusaha mengarahkan kebijakan Negara ini untuk menambah pundi-pundi kekayaannya.Bisa dikatakan 10 tahun masa pemerintahan SBY adalah Era Politik.Era Politik artinya dimana Lembaga Kepresidenan ada pada titik nadir dan kepentingan Politik yang menjadi panglima.

Saat ini Era Politik sudah Berakhir.Dengan munculnya Jokowi sebagai Presiden bisa dibilang Era Politik sudah berakhir berganti dengan Era Kerja.Era Kerja artinya Era dimana Lembaga Kepresidenan kembali menguat dan Manajemen Pemerintahan berjalan kembali ke rel-nya.Era dimana Lembaga Kepresidenan kembali mendapatkan kebanggaannya.Era dimana para TNI-POLRI dan PNS kembali bangga dengan profesinya.Tentunya dalam Era Kerja ini aturan ditegakkan serta pendapatan disesuaikan dengan beban kerja para petugas Negara ini.Era dimana tidak ada lagi tawa sinis rakyat terhadap kinerja pemerintahan bagi pekerja pemerintahan paling bawah hingga paling atas yaitu Presiden.

Tentunya dalam Era kerja ini atau kembali nya Negara sebagai pemain utama, akan memperlemah para Politisi yang selama ini bercokol menggunakan Media dan Rakyat sebagai pasukannya.Munculnya berbagai lembaga Komisi adalah jawaban SBY atas lemahnya Lembaga Kepresidenan.Namun saat Lembaga Kepresidenan kembali menguat, maka keberadaan komisi-komisi ini sudah tidak lagi diperlukan atau tidak dibutuhkan kembali dan mungkin perlu dibubarkan.

Komisi-komisi ini dibuat untuk membantu Presiden menyelesaikan segala macam permasalahan yang tidak mampu diatasi Presiden seperti Hak Asasi Manusia, Narkoba dan Korupsi. Komisi ini dibuat untuk mengontrol isu dan mengendalikan isu agar lembaga kepresidenan tetap bersih dimata masyarakat.Namun dalam pelaksanaannya banyak sekali Komisi-komisi yang bergerak justru diluar koridor kebijakan pemerintahan.Misalnya BNN amat sangat setuju atas hukuman mati terhadap pengedar narkoba.Malah Komnas HAM sebaliknya melontarkan isu bahwa hukuman mati akan melemahkan Indonesia.

Perlunya pemahaman bahwa Komisi-Komisi ini dibuat untuk mengatasi Lemahnya Lembaga Kepresidenan.Bila Lembaga Kepresidenan sudah menguat maka Komisi-komisi ini tidak diperlukan kembali.

Perlu di jelaskan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memegang 2 organisasi besar dibawahnya.Yaitu Organisasi Militer berupa TNI, BIN, BAIS dan Lembaga Ketahanan Nasional lainnya.Kedua adalah Organisasi Sipil, berupa Kementrian, Kepolisian, Pemerintah Daerah juga harus bekerjasama lembaga Negara lain seperti DPR, MPR, MA dan lain-lain yang nota bene organisasi sipil sederajat dengan lembaga Kepresidenan.

Organisasi Militer adalah organisasi yang sifatnya samar-samar, spekulasi dan mencari keuntungan sebesar-besarnya.Samar-samar maksudnya kita tidak akan pernah memiliki data detil kekuatan militer Indonesia. Tidak mungkin data kekuatan militer Indonesia dapat secara transparan dibuka ke Publik.Spekulasi, ya, militer harus berspekulasi ketika menyebar mata-mata keseluruh dunia.Ketika Indonesia meaneksasi Timor-Timor dan berperang dengan Malaysia tahun 1963, tidak pernah ada hasil yang terukur disitu.Semuanya Spekulasi baik menang ataupun kalah, biaya tidak lagi dijadikan acuan.Ketiga mencari keuntungan sebesar-besarnya, ketika Pakistan mencuri rahasia nuklir Perancis, atau Amerika mengebom Iraq dengan tujuan mendapatkan akses minyak bumi Iraq dan mengurangi pengaruh Rusia dan China di Timur Tengah jelas, tujuan militer Amerika adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi posisi militer yang menguntungkan di Timur Tengah.

Sementara Organisasi Sipil sifatnya adalah transparan, pasti dan demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.Transparansi artinya semua aktivitas pemerintahan Sipil harus terbuka dan dapat dinilai public hasilnya.Dan tidak ada konflik kepentingan disitu.Kepastian dalam organisasi sipil adalah penting.Misalnya perlindungan hukum bagi warga Negara dan penegakan hukum.Sementara demi kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, pemimpin public harus mampu mengarahkan kebijakan public demi keuntungan rakyat sebesar-besarnya.Misalnya menurunkan harga BBM, memperbaiki Irigasi pertanian, Mencegah Illegal Fishing dan Illegal Logging adalah bagian dari sifat Organisasi Sipil.

Dimata Organisasi Militer, Presiden harus memiliki ketegasan yang kuat dalam mengelola organisasi sipil.Sebaliknya dimata Organisasi Sipil Presiden harus terbuka dalam mengatur organisasi militer sebagai Panglima tertinggi TNI.

Bagi saya saat ini sesungguhnya Indonesia diambang perpecahan besar.Presiden bisa mengatur Organisasi Militer selama Wibawa Presiden dimata Organisasi Sipil lainnya tetap kuat. Organisasi Sipil dibawah Lembaga Kepresidenan bisa diatur Presiden.Namun saat ini banyak sekali tekanan dari Lembaga Negara yang sederajat kepada Lembaga Kepresidenan seperti DPR, KPK, MPR, Komnas Ham dan Lembaga-lembaga lainnya.Lembaga ini terkadang melampaui kewenangannya tidak sehingga terlihat seolah-olah bisa mengatur Presiden.Berbagai kebijakan Presiden yang ditentang Komnas Ham dan KPK menunjukkan Presiden lemah dimata Organisasi Sipil.

Tricle Down Effectnya, Presiden bisa kehilangan wibawanya atau komandonya terhadap Organisasi Militer.Perlu disadari Organisasi Militer Indonesia sudah berumur 44 tahun dibawah kepemimpinan Suharto dan SBY dan sudah memiliki akses persenjataan dan keuangan yang tidak terbatas.Lemahnya Wibawa Presiden bisa membuat Para Panglima TNI di Daerah membentuk tentara sendiri dan melakukan Disintegrasi Bangsa.

Kita musti ingat sifat Organisasi militer yang samar-samar, spekulasi dan mencari keuntungan sebesar-besarnya.Sayap-sayap militer bisa terpecah seperti ditahun 1998-2004 ketika kerusuhan terjadi dimana-mana diseluruh Indonesia.Musti diingat ketika itu Pemimpin Sipil menguasai Lembaga Kepresidenan menyebabkan keresahan diseluruh Militer Indonesia.Diduga semua kerusuhan tersebut didalangi oleh Oknum Militer.Dan dikala itu Presiden Indonesia mulai dari BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati semuanya diguncang oleh public terus-menerus dalam melaksanakan kebijakannya.

10 tahun masa kepemimpinan SBY adalah masa tenang, dimana pada masa itu SBY mampu meredam seluruh sayap militer yang mencoba-coba membuat diintegrasi bangsa dan berhasil kompromi.Dan sepertinya saat ini militer pun satu komando untuk patuh pada pimpinan Sipil.Namun Bila Organisasi Sipil terus menerus menekan Lembaga Kepresidenan maka kemungkinan organisasi militer mengambil alih tonggak kepemimpinan di Indonesia sangat mungkin terjadi.

Pimpinan Militer harus mengambil alih kepemimpinan Sipil sebelum mereka sendiri terpecah belah.Yang ditakutkan militer bukanlah kehancuran masayarakat sipil.Yang ditakutkan militer ialah mereka sendiri terpecah belah dengan dukungan asing.Biaya untuk mempersatukan Indonesia bila militer terpecah belah pasti biayanya lebih besar ketimbang kudeta militer atas sipil untuk menegakkan lembaga kepresidenan.

Saat ini Lembaga Kepresidenan terus-menerus dihantam organisasi sipil baik dibawahnya maupunyang sederajat.Kita tunggu saja seberapa lama Presiden mampu bertahan dari tekanan sipil maupun militer.Kuncinya seperti ini, kalau Presiden kalah dari tekanan sipil maka kemungkinan Militer memberontak akan semakin besar.Tapi kalau Presiden menang atas dari tekanan Sipil dan mampu memperbaiki Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Pemerintahan maka untuk sementara kehidupan kenegaraan bisa stabil.

Presiden bersama jajaran lembaga Negara lain harus bersatu padu untuk kembali ke UUD 45 sebelum amandemen.Hal ini penting Karena tanpa adanya lembaga Kepresidenan yang kuat, maka yang ada kita hanya memiliki Presiden Boneka, Boneka DPR, Boneka Militer, Boneka Partai Politik, dan fungsi lembaga Kepresidenan hanya jadi penyeimbang kekuatan politik dan apatis.Ketika Presiden menjadi apatis maka bisa dipastikan Presiden itu akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.