mahasiswa generasi z : pantaskah menjadi mitra kritis pemerintah?

Ditengah kegundahan masyarakat terkait rencana BALEG DPR RI beberapa waktu lalu untuk mengesahkan RUU Pilkada yang disinyalir sebagai “pemberontakan konstitusi” terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XII/2024, memberikan sinyal merah untuk dikritisi oleh seluruh aktivis mahasiswa yang menyandang kewajiban sebagai Agent of Change. Seluruh mahasiswa dari kampus-kampus diseluruh pelosok negeri melakukan kajian massal dalam waktu yang berdekatan menyikapi rencana BALEG DPR RI tersebut.

            Menyikapi hal seperti ini, Sebagian masyarakat menganggap bahwa mahasiswa yang merupakan bagian dari Generasi Z dianggap belum cukup kompeten menjadi mitra kritis pemerintah dan cenderung diremehkan. Masyarakat menganggap bahwa para Gen Z ini merupakan anak-anak muda yang cenderung konsumtif dan boros serta dianggap anak yang “mager” ketimbang generasi sebelumnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa saat ini dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah hingga dalam melakukan demonstrasi, seperti demonstrasi akhir-akhir ini yang dilakukan pada Gedung DPR setempat terhadap rencana BALEG DPR RI dalam mengesahkan RUU Pilkada.

            Namun, terlepas dari paradigma negatif Sebagian masyarakat, dimasa sekarang yang semua serba digital, peran mahasiswa generasi Z sangat penting karena lebih melek terhadap teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Tanpa adanya kontrol dan kritik dari mahasiswa Gen Z terhadap kekuasaan dalam mengawal demokrasi di Indonesia, kedaulatan dari bangsa dan negara akan sangat rentan dalam menyuburkan oligarki yang dikuasai beberapa elit politik maupun golongan saja. Ini menekankan bahwa hingga pada saat ini, selaras dengan perkembangan zaman maka mahasiswa Gen Z tetap menjadi lokomotif penggerak sosio demokrasi yang bersifat kerakyatan dan sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyeimbangkan roda pemerintahan.