Atas Nama Rakyat, Apakah Relevan?

Kami melaksanakan amanah rakyat untuk mencalonkan Jokowi menjadi presiden, begitulah kira-kira yang saya tangkap dari Megawati Sukarnoputri ketua umum PDI Perjuangan sebagai respon atas gelombang protes karena pencalonan Jokowi sebagai capres dari partai tersebut.

Kembali ke belakang pernyataan-pernyataan model serupa rupanya sudah sering disampaikan oleh para politikus nasional jika sedang dirundung masalah. Masih ingat kasus LCGC (Low Cost Green Car) yang menjadikan partai demokrat sebagai sasaran tembak oleh PDI Perjuangan karena kebijakan tersebut akan menambah macetnya jJkarta. Bahkan beberapa walikota dan gubernur jelas menolak kebijakan tersebut. Seakan menjadi mantra ampuh untuk berkelit, kalimat sakti “kami melakukannya atas permintaan rakyat” menjadi perisai sempurna. Dengan alasan bahwa rakyat Indonesia ingin merasakan punya mobil tapi tidak memiliki uang yg cukup maka masuknya mobil murah ke pasar lokal memenuhi permintaan rakyat.

Pertanyaannya, kalaupun misalnya benar rakyat meminta demikian apakah pemerintah dan legislatif harus menuruti permintaan tersebut? Saya rasa harusnya orang-orang yang duduk di pemerintahan dan legislatif harusnya sudah punya rancana yang lebih mendetail, dan masukan masyarakat kemudian mempertajam wacana tersebut. Jangan masukan tersebut dijadikan dasar kebijakan, karena belum tentu masyarakat benar dan harusnya pemerintah dan legislatif punya data yang lebih lengkap. Dengan informasi yang dimiliki oleh legislatif maka harusnya legislatif kita memiliki pertimbangan yang lebih matang dengan alasan yang logis untuk setiap tindakan. Jadi sebenarnya kalimat demi rakyat atau rakyat yang meminta adalah sebuah alasan yang seharusnya tidak bisa diterima, karena sama sekali tidak menjelaskan apa-apa.

Jadi ada baiknya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi segera menjelaskan ke publik bagaimana cara Jokowi dengan dibantu oleh partainya PDI Perjuangan akan tetap bisa menyelesaikan masalah Jakart dan masalah-masalah daerah yang lain. Karena pencalonan Jokowi diharapkan mampu mempercepat program-program yang diusulkannya sebagai Gubernur. Keraguan saya muncul karena selama ini yang terlihat di Jakarta kalau Ahok yang lebih banyak mengurusi masalah-masalah birokrasi dan administrasi, sedangkan Jokowi lebih banyak menjadi duta dari kantor Gubernur untuk publik. Bagaimana Jokowi akan menyelesaikan masalah negara secara terutama dalam masalah birokrasi dan administratif, adalah episode baru yang pantas ditunggu dari Pilpres tahun ini.