Tabloid yang Tak Jelas Pangsa Pasarnya dan Birokrasi Kita

Sebuah penawaran berlangganan tabloid berita dwi mingguan terbitan Jakarta tiba hari ini di kantor tempat saya bekerja. Surat tersebut dikirimkan oleh biro perwakilan di ibukota propinsi, bukan langsung dari Jakarta. Disebutkan ‘untuk membina hubungan yang baik dengan berbagai pihak melalui ******* (nama tabloid) berikut kami tawarkan partisipasi berlangganan ******* (nama tabloid). Tujuannya dikatakan untuk ‘mensosialisasikan informasi positif kepada masyarakat (public) sekaligus untuk menjalin kemitraan yang kondusif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

Bersama surat itu disertakan pula contoh tabloidnya. Dilihat sekilas saja, kita akan tahu tabloid ini tak akan laku di pasaran. Isinya melulu tentang berita miring dari berbagai daerah di negeri ini, misalnya ‘Para Pejabat dari ***** di Jakarta Diduga Lindung Pejabat Korup di Daerahnya’, ‘Pembelian Aset Tanah diduga Bermuatan Korupsi, Usut dan Tangkap Bupati *****’.

Sebenarnya siapa target pembaca tabloid ini? Adakah yang mau membelinya dengan harga Rp. 10.000,00 ? (Dalam surat disebutkan Rp. 12.500,00 termasuk ongkos kirim). Jelas tabloid semacam ini hanya mengandalkan penjualan langsung ke birokrasi. Birokrasi (baca : pejabat) pun entah mengapa lemah terhadap tabloid-tabloid sejenis ini dan memberikan angin pada mereka. Mungkin takut diberitakan negatif?

Tentu ini tak hanya terjadi di daerah saya. Bayangkan bagaimana jadinya jika tabloid dan surat kabar seperti ini dibiarkan keberadaannya. Berapa uang rakyat yang dihambur-hamburkan untuk mengenyangkan mereka yang mendompleng tugas suci jurnalis?

PWI baru saja berulang tahun. Mungkin ini perlu mendapatkan perhatian mereka. Tapi anehnya, pemda-pemda diminta mengisi ucapan ‘Selamat HUT PWI’ oleh koran-koran daerah. Padahal iklan seperti ini jelas tidak bisa dibayarkan dengan uang anggaran. Terpaksalah birokrat mencari ‘dana taktis’ dengan akal-akalan. Ini sering terjadi, lihatlah di koran-koran, bertebaran ucapan dari para gubernur, walikota ataupun bupati dalam berbagai kesempatan, entah ucapan ‘Selamat berpuasa’, ‘Selamat Lebaran’, ‘Turut berduka cita’, dan lain sebagainya.

Kalau saya boleh memutuskan, penawaran langganan tabloid seperti ini tak akan saya penuhi. Hanya menambah terbitan yang tak akan dibaca. Di kantor kami sudah banyak terbitan semacam ini.